Banyak Kepala Daerah Perlakukan Anggaran Layaknya Deposito

Kesturi Haryunani    •    Senin, 10 Aug 2015 15:11 WIB
nasdemdpr ads
Banyak Kepala Daerah Perlakukan Anggaran Layaknya Deposito
Anggota Komisi III DPR RI, Ali Umri -- istimewa

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, geram dengan tidak maksimalnya penggunaan anggaran daerah. Disebutkan bahwa per Mei 2015, dana Pemerintah Daerah mencapai Rp250 triliun dan hanya mengendap di Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena tidak digunakan untuk pembangunan daerah.

Menanggapi rendahnya serapan Pemda itu, anggota Komisi III Ali Umri mengatakan bahwa banyak kepala daerah yang memperlakukan anggaran layaknya deposito. Pemda mengharapkan deviden dari dana anggaran yang tersimpan di BPD.

“Bunga yang didapatkan dari penyimpanan tersebut tidaklah seberapa, malah pembangunan daerah tidak berjalan. Ini kan sama saja merugikan negara juga. Cara berpikir kepala daerah yang seperti itu adalah menggunakan logika yang keliru,” kata Ali Umri, Rabu (5/8/2015).

Saat menjadi Wali Kota Binjai, Ali mengaku tidak mau anggaran kotanya disimpan di BPD. Pihaknya segera menyalurkan anggaran untuk pembangunan yang sudah diproyeksikan secara terprogram.
 
Mandegnya penyerapan anggaran di daerah, menurut Legislator Partai NasDem ini, terkait erat dengan ketidakcakapan pimpinan daerah memimpin program pembangunan wilayahnya. Sehingga penggunaan dan penyerapan anggaran tidak dapat maksimal digunakan untuk pembangunan.
 
Seharusnya kepala daerah lebih dahulu mengetahui prioritas pembangunan yang diperlukan sebelum merancang anggaran pembangunan. “Caranya ya turun ke bawah,” tegasnya.
 
“Saya selaku Wali Kota saat itu meninjau ke lapangan serta mengumpulkan aparatur di tingkat bawah, dari RT, RW, Kepala Desa, hingga camat, serta perwakilan masyarakat untuk mendapatkan masukan apa saja yang perlu dibangun atau didirikan di daerah tersebut. Sehingga pemerintah daerah akan mengetahui apa menjadi prioritas dalam pembangunan daerah," tegas legislator dari daerah pemilihan Sumatra Utara III.
 
Rendahnya serapan anggaran oleh pemda juga disebabkan tidak harmonisnya hubungan legislatif dan eksekutif di daerah. Ia menyadari, adakalanya DPRD tidak langsung ketok palu atas anggaran yang diajukan eksekutif.
 
“Hal ini biasanya karena anggaran yang diajukan DPRD tidak terserap (diakomodir Pemda). Sehingga jika hal tersebut berlarut-larut dapat juga menghambat pengunaan anggaran untuk pembangunan daerah,” ujar pria yang pernah memperoleh penghargaan atas serapan anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ini.
 
Terkait dengan ketakutan pada kriminalisasi, dia menegaskan, bahwa Pemda tidak semestinya takut dikriminalisasi untuk penggunaaan anggaran, khususnya dana alokasi umum. Jika anggaran tersebut digunakan sebagai mestinya dan secara terprogram, tidak akan menimbulkan masalah.
 
Ali Umri menyarankan, Pemda membuat addendum kontrak untuk meminimalisir terjadinya kriminalisasi dalam penggunaan anggaran. Hal ini khususnya untuk anggaran yang digunakan untuk proyek-proyek pembangunan dengan kerja sama pihak lain.
 
“Ketika proyek belum siap sesuai target perencanaan dan menimbulkan kecurigaan mengandung korupsi, maka dengan addendum tersebut proyek tersebut masih bisa diperpanjang dan tetap selesai dikerjakan tanpa terbengkalai atau terhenti,” tandasnya.


(NIN)

Opsi: Setnov Bicaralah! (4)

Opsi: Setnov Bicaralah! (4)

14 minutes Ago

Peradilan Setya Novanto ibarat drama hukum. Persidangan sempat diwarnai aksi bisu Setnov. Duduk…

BERITA LAINNYA