DPD: Genjot Ketahanan Pangan Tanpa Pestisida

Aulia I. Salam    •    Senin, 10 Aug 2015 15:43 WIB
dpdkementan ads
DPD: Genjot Ketahanan Pangan Tanpa Pestisida
Petani memasang pupuk tablet ke tanaman padi usia dua pekan, di Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Pupuk tablet ini dapat meningkatkan produksi padi hingga 20 persen dari biasanya. ANTARA FOTO/Saiful Bahri

Metrotvnews.com, Jakarta: Pupuk organik merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk pertanian sehat dan bebas bahan kimia berbahaya. Masalahnya harganya yang relatif tinggi, membuatnya tidak terjangkau sebagian besar petani. Subdisi adalah solusi yang harus pemerintah lakukan.

Demikian kesimpulan senator asal Sumatera Barat, Nofi Candra, tentang hasil kunjungannya ke Italia. Agenda utamanya adalah ke kantor FAO (Food and Agriculture Organisation) -badan di bawah PBB yang menangani masalah pertanian dan pangan- serta CRA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agrari) - organisasi riset bidang agroindustri, pangan, perikananan dan kehutanan yang dikelola Kementerian Pertanian Italia.

Seperti diketahui, pupuk kimia dan pestisida secara tidak langsung mencemari hasil-hasil pertanian. Ditambah lagi berbagai negara di Eropa dan AS menetapkan standar kesehatan yang ketat terhadap impor komoditas hasil pertanian. Agar produk pertanian Indonesia dapat masuk pasar AS dan Eropa, maka bebas pestisidan dan pupuk kimia berbahaya merupakan syarat mutlak.

"Pemerintah harus mempertimbangkan kembali mengenai pemberian subsidi terhadap pupuk atau pestisida non organik," ujar Nofi.

Bukan hanya untuk ekspor, pemerintah juga harus bertanggungjawab memastikan produk pertanian yang dijual di dalam negeri tidak mengandung bahan kimia yang bisa memicu penyakit berbahaya. Proses bertani pun dilaksanakan dengan cara-cara yang benar dan aman bagi lingkungan. 

Sehingga program ketahanan pangan yang sedang pemerintah genjot, tidak menyisakan residu berbahaya. Terlebih saat ini juga digelar megaproyek food estate di Papua yang boleh jadi akan menyerap pupuk non organik dan pestisida secara besar-besaran.

"Sudah saatnya pemerintah memikirkan tindakan preventif untuk mencegah masyarakat dari berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari zat kimia," sambungnya.

Pada saat bersamaan pemerintah secepatnya harus diadaka peraturan peredaran atau penggunaan pupuk dan  pestisida berbahan kimia. Regulasi dan kebijakan ini harus berintegrasi dan melibatkan setidaknya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kesehatan. 

"Kita juga perlu lembaga independen yang memberikan sertifikasi terhadap pemakaian pestisida dan mengukur kadar pemakaiannya agar terkendali dan terkontrol kesehatan dari hasil-hasil pertanian," imbuhnya.

 


(LHE)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

2 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA