Menkopolhukam: Pendidikan Politik Perlu Agar Kader Mau 'Bertarung'

Dheri Agriesta    •    Senin, 10 Aug 2015 15:46 WIB
pilkada serentak
Menkopolhukam: Pendidikan Politik Perlu Agar Kader Mau 'Bertarung'
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno,--Foto: Antara/Jafkhairi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno tak ingin buru-buru menanggapi sanksi yang akan diberikan kepada partai politik yang absen mengusung calon pada pilkada serentak. Tedjo mengatakan, pendidikan politik perlu diberikan kepada kader-kader setiap parpol.

"Nantilah kita lihat. Tapi memang perlu ada pendidikan partai politik pada kader-kader untuk mau fight (bertarung)," kata Tedjo usai menghadiri perayaan ASEAN Day di Sekretariat ASEAN, Jalan Sisingamaraja, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2015).

Banyak penolakan didengungkan parpol terkait wacana ini. Tedjo menyebut, pemerintah perlu duduk bersama dengan pimpinan parpol untuk membahas hal ini.

Ia mengaku, pemerintah tak pernah menyangka akan menghadapi keadaan seperti ini. Sebab itu, evaluasi perlu dilakukan.

"Tidak dibayangkan akan seperti ini dari 2014 lalu, tapi terjadi. Nanti kita evaluasi," tandas mantan KSAL itu.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah tengah mengkaji ulang undang-undang yang mengatur tentang partai politik. Khususnya soal penetapan sanksi terhadap parpol yang tidak mengajukan bakal calon kepala daerah. 

Dia menyayangkan parpol yang tidak mengusung kader menjadi bakal calon kepala daerah. Padahal, salah satu tugas parpol adalah menyiapkan calon pemimpin.

"Dalam undang-undang memang tidak ada sanksi. Berbagai diskusi, rasanya sanksi (terhadap parpol) itu perlu. Tapi, masyarakat bisa melihat mana parpol yang konsisten memerhatikan aspirasi masyarakat," ujarnya. 



(MBM)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

19 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA