Apdasi: Pemerintah Perlu Kaji Ulang Pembatasan Impor Sapi

Roni Kurniawan    •    Senin, 10 Aug 2015 16:47 WIB
daging sapi
Apdasi: Pemerintah Perlu Kaji Ulang Pembatasan Impor Sapi
Pedagang asongan melintasi lapak pedagang daging sapi yang tutup karena mogok berjualan di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (2/8/2015)/Ant_Adeng Bustomi

Metrotvnews.com, Bandung: Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong Indonesia (Apdasi) Kota Bandung mengimbau agar para pedagang daging sapi melakukan aksi mogok berjualan. Aksi mogok ini dilakukan agar Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian mengkaji ulang kebijakan pembatasan kuota sapi impor. Apdasi Kota Bandung menilai kebijakan kuota impor 50 ribu ekor per tahun tidak dapat memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia termasuk Kota Bandung.

"Mungkin pemerintah di sini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan sapi lokal dengan sapi impor. Cuma hitungannya salah. Pemerintah salah ngitung. Kebutuhan kita itu kan, kuota impor butuh 700 ribu (ekor) per tahun. Sapi lokal, paling bisa mencukupi kebutuhan Jabodetabek dan Jawa Barat ini paling sekitar 100 ribu (ekor) sampai 200 ribu (ekor) maksimal per tahun," kata Ketua Apdasi Kota Bandung, Endang saat dihubungi, Senin (10/8/2015).

Menurutnya, pengurangan sapi impor tersebut tidak masuk logika. Pasalnya, untuk di Jawa Barat saat ini kurang lebih membutuhkan 400 ribu ekor sapi per tahun. Jumlah tersebut, lanjutnya, sudah digabungkan antara sapi impor dan sapi lokal.

"Logikanya, ketika sapi lokal ini 100 ribu (ekor), berarti penambahannya harus 600 ribu (ekor) impornya, gitu kan. Nah kalau impornya 600 ribu (ekor) setahun, lokalnya 100 ribu (ekor), berarti Jabodetabek dan Jawa Barat itu terpenuhi dagingnya. Tapi ketika kuota di 50 ribu (ekor) per tahun, bayangkan berapa kekurangannya," imbuhnya.

Ia pun berharap, pemerintah kembali menghitung secara teliti kebutuhan sapi impor untuk saat ini. Pasalnya, kuota sapi lokal yang ada saat ini belum mampu memenuhi secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan untuk menjaga ketersediaan sapi lokal dalam jangka panjang.

"Nah, jadi yang kita harapkan ini bukan kuota bebas atau bukan pembatasan kuota dengan signifikan, tetapi hitungannya pas gitu pemerintah. Bisa-bisa sapi lokal habis. Bisa-bisa sapi yang produktif, sapi lagi hamil bisa dipotong, buat dimakan, karena ngga ada sapi. Nah ini harapannya ke pemerintah supaya lebih akurat dalam perhitungannya," pungkasnya.

Aksi mogok tersebut sudah berlangsung sejak Sabtu, 7 Agustus dan rencananya akan berakhir hingga 12 Agustus mendatang. Sementara itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Kota Bandung menggelar operasi pasar daging sapi di tiga pasar tradisional yakni di Pasar Kosambi, Pasar Sederhana dan Pasar Cihaurgeulis pada Minggu, 9 Agustus kemarin dengan harga Rp90 ribu per kilogram.


(TTD)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

5 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA