Mendag akan Pidanakan Importir Sapi Nakal

Husen Miftahudin    •    Senin, 10 Aug 2015 17:49 WIB
impor sapi
Mendag akan Pidanakan Importir Sapi Nakal
Rahmat Gobel MI/Panca

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel mengatakan, sebenarnya masalah minimnya pasokan daging sapi di pasaran akibat adanya oknum importir yang bermain. Hal ini karena stok sapi yang ada di importir mencukupi kebutuhan yang ada saat ini.

Dari situ, Rachmat bergegas mencari tahu siapa dalang dibalik minimnya pasokan daging sapi di pasaran. Jika terbukti importir yang bermain dengan menimbun pasokan daging sapi. Ia pun akan membawa importir tersebut ke ranah hukum.

"Jika ada feedloter yang bermain, maka saya akan pidanakan mereka. Ini untuk menjaga agar pedagang tidak ada masalah," ujar Rachmat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jalan Raya Bogor Km 17, Jakarta Timur, Senin (10/8/2015).

Terkait mogok berjualan, Rachmat kecewa dengan sikap para pedagang sapi tersebut. Pasalnya, hal tersebut jelas mempengaruhi perekonomian yang berdampak sistemik terhadap mandeknya laju ekonomi nasional.

"Ini sudah mengajak dan menghasut sehingga mengganggu roda ekonomi kita," pungkas Rachmat.

Sebelumnya, melonjaknya harga daging sapi akibat minimnya pasokan membuat para pedagang sapi di pasar-pasar tradisional yang ada wilayah Jakarta dan Bandung melakukan aksi mogor berjualan selama lima hari. Ini lantaran para pedagang menanggung rugi jika melakukan aktifitas jual beli mengingat harga daging sapi menembuh angka Rp130 ribu per kilogram (kg).

Pemerintah pun sigap, melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), dilakukan operasi pasar untuk menyediakan daging sapi kepada masyarakat. Sedangkan dari pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag), mengizinkan Bulog untuk segera melakukan importasi sapi sebanyak 50 ribu ekor.


(SAW)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

10 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA