Polemik Perppu dan Calon Boneka

Hardiat Dani Satria    •    Senin, 10 Aug 2015 18:22 WIB
pilkada serentak
Polemik Perppu dan Calon Boneka
Arif Wibowo. (foto: MI/Mohamad Irfan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan menunda Pilkada sampai 2017 ini menimbulkan polemik. Beberapa pihak berpendapat, penundaan Pilkada tidak menjamin kemungkinan akan tidak adanya calon tunggal di tahun 2017. Selanjutnya, ada desakan kepada Presiden Joko Widodo agar menghadirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini. Di lain sisi, beberapa pihak justru mendukung penundaan Pilkada karena telah sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, kebijakan KPU yang membuka kembali pendaftaran peserta Pilkada khusus di tujuh daerah itu sudah tepat. Sebab, dalam perpanjangan waktu pendaftaran selama tiga hari tersebut, banyak hal yang bisa dilakukan. Baik dari parpol maupun pemerintah, diyakini dapat menyelesaikan masalah Pilkada dalam tenggang yang diberikan.
 
“Semua bisa ikut pilkada serentak, itu yang penting. Masa tiga hari itu supaya persayaratannya bisa cukup untuk melengkapi,” kata Tjahjo kepada Metrotvnews.com.
 
Meski begitu, Tjahjo juga masih belum dapat memprediksikan apabila dalam tambahan tiga hari pendaftaran tersebut calon tunggal tetap ada.  

Namun, ia melanjutkan, yang terpenting saat ini adalah melihat bagaimana nantinya dampak penambahan waktu tersebut. Maka, diharapkan partai politik bisa berperan aktif untuk mendorong kadernya maju dalam Pilkada Serentak ini.
 
“Bagi kami, Pilkada serentak itu ya serentak di 269 (daerah). Karena tidak ada alasan kalau partai politik tidak mengusung calon, enggak ada alasan,” imbuh Tjahjo.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mencemaskan akan lebih banyak lagi calon tunggal di 2017 jika pilkada 2015 ditunda. Oleh karena itu, ia berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perppu yang dapat memfasilitasi calon tunggal agar langsung ditetapkan saja menjadi kepala daerah ketimbang melakukan Pilkada. Menurut dia, ini dilakukan untuk menghindari kehadiran calon boneka dan menghentikan gerilya pihak-pihak tertentu dalam transaksi politik.

"Saya khawatir di perpanjangan waktu tanggal 9 sampai 11 Agustus ini, koalisi partai ini tidak terjadi. Terobosannya hanya satu yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undnag yang mengatur tentang pemilihan, tidak penetapan," ujar Arif di Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Menurut dia, penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pilkada serentak merupakan solusi terbaik mengatasi persoalan calon tunggal.

"Tidak ada jalan keluar yang lebih tepat, yang tidak akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sekaligus masalah politik, selain pemerintah menerbitkan Perppu," kata Arif.

Melihat proses politik di lapangan, Arif mengaku tidak yakin pembukaan kembali pendaftaran (9-11 Agustus 2015) di tujuh daerah oleh Komisi Pemilihan Umum dapat mengatasi masalah pemenuhan sekurang-kurangnya dua pasangan calon dalam pilkada serentak.

Dia berkeyakinan bahwa hal tersebut merupakan suatu skenario yang sengaja dibuat di tingkat lokal sebagai langkah politik dari suatu pihak yang tidak mampu mengalahkan kandidat kuat berdasarkan beberapa aspek, seperti instrumen survei, kekuatan dana, dukungan masyarakat, dan legitimasi kultural.

Pasangan calon yang tidak berani menantang berharap penundaan mampu memberikan cukup waktu untuk mampu membangun kekuatan sampai saatnya kembali ada kesempatan untuk pemilu.

Arif juga berpendapat bahwa Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 yang menunda pilkada apabila hanya ada satu calon tidak ada dasar hukumnya.

"Pemilu susulan itu peraturannya bukan karena kurangnya pasangan calon," kata Arif.

Terobosan hukum yang kuat legitimasinya, menurut Arif, adalah Perppu atau perubahan terhadap UU. Dia beranggapan bahwa penerbitan Perppu oleh pemerintah dinilai lebih praktis.
 
Namun, politisi Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menolak kehadiran Perppu terkait calon tunggal pilkada serentak. Karena menurut dia, Perppu hanya dapat diterbitkan oleh pemerintah apabila dalam keadaan mendesak. Menurut Aziz, keputusan KPU menunda pilkada di daerah yang memiliki kurang dari dua pasangan bakal calon sebenarnya sudah tepat. Karena keputusan itu didasarkan pada aturan dan hukum yang berlaku yaitu PKPU Nomor 8 Tahun 2015.
 
“Karena itu kan sudah diatur dalam undang-undang, Perppu itu kan bisa ada dalam keadaan memaksa dan terjadi kekosongan hukum. Dalam hal ini kan tidak terjadi kekosongan hukum. Kan aturannya sudah ada, aturan yang mengatur itu sudah ada diundur di tahun berikutnya,” kata Aziz kepada Metrotvnews.com.
 
Aziz menambahkan, hampir tidak mungkin Perppu terkait calon tunggal itu diterbitkan. Pasalnya, fenomena calon tunggal di beberapa daerah bukanlah tergolong dalam keadaan yang genting dan mendesak. Kedua, sudah ada aturan mengatur soal calon tunggal tersebut yang, artinya tidak ada kekosongan hukum. Dengan demikian, syarat untuk dapat diterbitkan Perppu tersebut tidak terpenuhi. Aziz pun menghimbau supaya pemerintah bisa mengikuti aturan hukum yang ada.
 
“Persyaratan itu tidak terpenuhi semua. Karena calon tunggal itu sudah diatur dalam undang-undang itu untuk dilakukan di tahun 2017. Itu sudah ada diatur,” imbuh Aziz.

Dengan penambahan rentang waktu pendaftaran calon kepala daerah di tujuh daerah, apakah membuat pemerintah menihilkan kemungkinan diterbitkannya Perppu Calon Tunggal?
 
Menurut Tjahjo, kemungkinan penerbitan Perppu Calon Tunggal tetap ada. Pasanya, pemerintah tetap menyiapkan draf Perppu Calon Tunggal sebagai antisipasi kemungkinan diundurnya Pilkada Serentak. Selain itu, pemerintah juga saat ini tengah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait peraturan Calon Tunggal Kepala Daerah.
 
“Kan saya menyiapkan draf Perppu, jika seandainya. Karena pas rapat terbatas kemarin sepakat bahwa diperpanjang. Juga yang kedua menunggu keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menyangkut calon perseorangan. Nah kan siapa tau MK Senin (10/8/2015) sudah keluar (keputusannya) dan ada waktu,” kata Tjahjo.
 
Pengamat Politik, Ray Rangkuti, menyatakan pemerintah seharusnya tidak menerbitkan Perppu karena daerah yang kekurangan pasangan calon Pilkada bukanlah suatu kondisi yang bersifat genting dan memaksa. Meskipun masalah Pilkada adalah masalah yang urgen, solusinya tidak harus dengan mengeluarkan Perppu. Terkait Pilkada Serentak, indikator masalah yang genting adalah ketika menyangkut 269 daerah. Sedangkan tujuh daerah, lanjut Ray, tidak ada satu persen dari keseluruhan wilayah pemilihan yang ada.
 
Argumen kedua Ray adalah karena pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan Perppu untuk urusan Pemilu secara umum. Ray menduga, sudah sekitar lima Perppu yang dikeluarkan terkait Pemilihan Umum, sejak Pileg 2014. Ketiga, Perppu dinilai lebih bersifat menyelesikan masalah hari ini ketimbang membenahi aturan secara menyeluruh.
 
“Perppu tidak dimaksudkan dalam rangka menjawab tantangan masa depan. Jangan-jangan, kita tutupi hari ini dengan Perppu, tetapi problem mendasarnya tidak selesai. Kayak tambal sulam. Maka dari itu menurut saya bukan Perppu solusinya,” kata Ray kepada Metrotvnews.com.
 
Ray berpendapat, jika tidak memungkinkan dilaksanakan secara serentak, mau tidak mau Pilkada harus diundur ke 2017. Dalam rentang waktu tersebut, ada peluang untuk melakukan revisi terhadap undang-undnag yang ada.  Dalam revisi tersebut sebaiknya terdapat syarat bagi calon independen supaya dimudahkan dalam persaingan dan pencalonan dalam Pilkada. Selain itu, adanya pembatasan jumlah maksimal dukungan terhadap kadidat tertentu.
 
“Kalau dibuat revisi undang-undang, seperti tadi masukkan persyaratan peserta calon independen dan kedua, batasi dukungan politik terhadap calon tertentu. Kalau sudah begitu, dan diasumsikan di 2016 selesai, tahun 2017 undang-undang itu sudah bisa dipakai,” imbuh Ray.
 
Sedangkan menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pihaknya sebagai partai pendukung pemerintah senantiasa akan mendukung segala keputusan pemerintah terkait masalah Pilkada Serentak ini. Apakah nantinya pemerintah aka mengeluarkan Perppu ataukah tidak, pihaknya akan mendukungnya. Namun sebelum itu, dia menghimbau supaya partai-partai yang belum menggunakan hak konstitusionalnya untuk segera mencalonkan kepala daerahnya.
 
“Sebaiknya kita berikan kesempatan lagi ,sekali lagi untuk mencalonkan. Sekiranya sudah diberikan kesempatan dan kemudian ada partai yang tidak menggunakan hak konstitusionalnya, yang bisa dicari dengan terobosan hukum. Misalnya dengan konsep bumbung kosong itu. Itu dulu yang harus dilakukan,” kata Hasto kepada Metrotvnews.com.
 
Sebab, menurut Hasto, penerbitan Perppu Calon Tunggal adalah opsi terakhir untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, pemberian kesempatan untuk melakukan pendaftaran calon yang saat ini telah diperpanjang oleh KPU merupakan cara yang musti dilakukan terlebih dahulu.
 
“Perppu adalah sebagai sebuah opsi yang perlu dikaji lebih lanjut. Nanti sekiranya pemerintah mengadakan Perppu ya kami akan memberikan dukungan,” imbuh Hasto.
 
Potensi Munculnya Calon Boneka

Setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran pasangan kandidat Pilkada di tujuh daerah yang memiliki calon tunggal, ada kemungkinan munculnya calon boneka yang sengaja dihadirkan di sisa pendaftaran tersebut.
 
Menurut Ray Rangkuti, tidak ada definisi yang jelas mengenai siapa itu calon boneka. Apalagi menghubungkan fenomena adanya calon tunggal dan dampaknya terhadap munculnya calon boneka. Ray menilai tidak ada korelasi di antara keduanya.
 
Dia menjelaskan fenomena calon tunggal sesungguhnya mutlak kesalahan partai politik. Menurut dia, parpol telah gagal melakukan kaderisasi calon pemimpin. Hal ini dikarenakan mekanisme parpol dalam penentuan pemimpin lebih dipengaruhi proses-proses transaksional. Seperti adanya uang mahar dalam pencalonan kepala daerah.
 
“Calon boneka ini enggak jelas definisinya apa. Saya kira di 260-an daerah ini tidak ada calon boneka. Kalau mereka menjadi calon kepala daerah karena bayar, apa itu enggak disebut juga sebagai calon boneka? Menurut saya itu definisi yang absurd,” kata Ray.
 
Ray menilai, jika definisi ‘Calon Boneka’ adalah calon yang muncul di saat-saat mendekati pendaftaran, maka hampir semuanya adalah calon boneka. Sebab, jarang sekali ada calon yang telah dtetapkan dan dipersiapkan pada tahun-tahun sebelumnya.
 
“Wong kadang-kadang mereka tiba-tiba persiapan cuma dua minggu, tiga minggu,  bahkan menjelang deadline hitungan jam kok baru ditetapkan pasangan calon. Apakah itu bukan boneka? Ya kan. Kan memang enggak ada calon yang sudah ditetapkan bertahun-tahun yang lalu,” jelas Ray.
 
Dari sudut padang Hasto, calon boneka tidak akan muncul apabila setiap parpol dapat menggunakan Pilkada ini untuk mempersiapkan kader yang baik.  Apabila sebelumnya telah dilakukan konsolidasi dan persiapan kaderisasi kepemimpinan, fenomena calon boneka dapat dipastikan tidak ada.
 
“Ya sebenarnya itu enggak akan terjadi kalau sekiranya partai politik menggunakan momentum ini sebagai konsolodasi, dan kemudian betul-betul untuk mempersiapkan kaderisasi kepemimpinan yang baik,” ujar Hasto.
 
Namun, Menanggapi dugaan kehadiran calon boneka oleh partai politik, Tjahjo Kumolo menyangsikannya.  Dia yakin bahwa parpol akan mengusung calon terbaiknya untuk bersaing di Pilkada serentak di masing-masing daerah. Sebab, parpol tidak akan mempertaruhkan kredibilitas partainya dengan mencalonkan sosok yang sembarangan dalam Pilkada.
 
“Kalau partai mengusulkan calon boneka pasti malu dong, saya yakin itu,” kata Tjahjo.


(ADM)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA