Spekulasi Kala Penantang Risma Mengundurkan Diri

Hardiat Dani Satria, Amaluddin    •    Senin, 10 Aug 2015 18:22 WIB
pilkada serentak
Spekulasi Kala Penantang Risma Mengundurkan Diri
Pasangan bakal Calon Wali Kota Surabaya, Dhimam Abror Djuraid (kedua kiri) dan bakal Calon Wakil Wali Kota Surabaya, Haries Purwoko (kedua kanan) bersama pendukungnya berjalan bersama pendukung ketika akan melakukan pendaftaran pemilihan kepala daerah (Pi

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup pendaftaran calon kepala daerah pada Senin (3/7/2015). Tercatat ada tujuh daerah dengan hanya satu pasangan calon yang mendaftar, alias calon tunggal. Salah satunya adalah Kota Surabaya.

Selain Surabaya, daerah lain yang juga hanya mempunyai calon tunggal untuk peserta Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2015 ini adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Samarinda, dan Kota Mataram. Dengan demikian, merujuk pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah (pilkada) di tujuh daerah ini ditunda hingga 2017.

Bisa jadi Senin itu merupakan hari yang paling sulit dilupakan Dhimam Abror Djuraid, bakal calon wali kota Surabaya. Ia bermaksud mendaftar sebagai calon Wali Kota Surabaya. Ia pun menggandeng Haries Purwoko sebagai pasangannya, calon yang akan mendampinginya memimpin pemerintahan Kota Surabaya.

Haries Purwoko semula bersama Abror mendatangi KPU Surabaya untuk mendaftar sekitar pukul 15.45 WIB. Namun, siapa sangka Haries malah menghilang setelah ponselnya berdering. Sekitar sepuluh menit berada di KPU, Haries terlihat menerima telepon dan bergegas keluar ruangan.

Lama Dhimam menunggu Haries kembali ke ruangan untuk duduk di kursi di sebelahnya. Ia gelisah karena Senin ini adalah hari terakhir KPU membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan waktu penutupan pendaftaran sudah semakin dekat.

Dhimam Abror bingung mencari tahu keberadaan pasangannya yang tak kunjung muncul. Dhimam bergegas masuk ke dalam mobilnya untuk menjemput Haris yang belum diketahui keberadaannya.

"Sebentar, saya mau cari pasangan saya dulu, Pak Haries," kata Dhimam bergegas pergi meninggalkan kantor KPU Kota Surabaya. Nada suaranya terdengar panik.

Tetapi, Haries tidak kembali hingga waktu pendaftaran berakhir pukul 16.00 WIB.  Sehingga pasangan Dhimam Abror-Haries Purwoko (Rois) yang semula hendak diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengundurkan diri dari pencalonan.

Haries baru muncul kembali pada pukul 18.00 WIB menjelaskan kepada wartawan bahwa alasannya mengundurkan diri sebagai Calon Wakil Wali Kota Surabaya karena keberatan dengan anggapan miring tentang "calon boneka". Selain itu, ia tak direstui ibundanya untuk menjadi peserta Pilkada Surabaya.

"Saya mundur karena dianggap sebagai calon boneka. Lalu saya ditelepon ibu dan disuruh untuk mundur. Saya menuruti keinginan ibu dan keluarga," kata Haries.

Alhasil, dengan pengunduran pasangan ini, duet petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jadi tidak mendapat calon lawan tanding di pilkada Kota Surabaya. KPU kemudian menyatakan menunda pelaksanaan Pilkada Surabaya hingga 2017. Keputusan ini merujuk pada aturan dan hukum yang berlaku (PKPU Nomor 8 Tahun 2015) bahwa pilkada di daerah ditunda jika memiliki kurang dari dua pasangan bakal calon.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Hartoyo menyesalkan tindakan Haries sebagai bakal calon yang diusung PAN dan Demokrat tiba-tiba memutuskan mundur pada saat pendaftaran terakhir.

"Ya kecewa saja, sudah sampai sini tidak bisa tanda tangan," kata Hartoyo kepada wartawan di KPU Surabaya.

Meski begitu, pihaknya tidak menarik rekomendasi kepada pasangan Dhimam Abror Djuraid dan Haries Purwoko.

Isu skenario

Peristiwa kegagalan pasangan Dhimam-Haries menjadi penantang bagi Risma-Whisnu di Pilkada Surabaya ini menimbulkan beragam spekulasi. Salah satunya, isu yang berkembang bahwa Dhimam-Haries dimunculkan sebagai calon boneka demi melanggengkan jalan bagi Risma sebagai Wali Kota Surabaya untuk menjabat kembali, dengan maju sebagai incumbent bersama Whisnu di Pilkada Surabaya.

Spekulasi pun berkembang bahwa di balik penundaan Pilkada di Surabaya, Jawa Timur, ada kesepakatan politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat yang belum tuntas.

Ditengarai kehadiran Dhimam-Haries merupakan buah barter politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat demi Risma-Whisnu memenuhi syarat untuk bertanding di Pilkada Surabaya. Sehingga, muncul spekulasi bahwa Dhimam-Haries sengaja urung mendaftar untuk menjegal langkah politik yang mengusung Risma-Whisnu di Pilkada Surabaya.

Sempat muncul dugaan bahwa menghilangnya Haries Purwoko di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya karena perintah dari pengurus inti Partai Demokrat agar menarik diri akibat gagalnya barter politik antara Pilkada Surabaya dan Pilkada Pacitan.

Di kedua daerah tersebut situasi serupa terjadi, namun bedanya jika di Surabaya pasangan tunggal berasal dari PDI Perjuangan (Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana), sedangkan di Pacitan pasangan tunggalnya berasal dari Partai Demokrat (Indartato-Yudi Sumbogo).

Namun, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo membantah pengunduran diri bakal calon wakil wali kota Surabaya yang diusung partainya, Haries Purwoko, merupakan skenario dengan situasi serupa di Pemilihan Kepala Daerah Pacitan.

"Tidak ada skenario itu," ujarnya kepada wartawan ketika dikonfirmasi terkait kepulangan Haries Purwoko saat proses pendaftaran di sela pisah sambut Pangdam V/Brawijaya di Surabaya, seperti diberitakan Antara pada Senin malam (3/8/2015).

Menurut Soekarwo, politisi yang kini menjabat sebagai Gubernur Jatim tersebut, Haries Purwoko bahwa pergi meninggalkan lokasi pendaftaran karena keluarganya keberatan.

Whisnu Sakti Buana yang merupakan Ketua DPC PDIP kota Surabaya sekaligus calon petahana wakil wali kota Surabaya ini pun dengan tegas membantah adanya barter politik tersebut.

"Kalau ada kabar semacam itu, apa buktinya? Fakta yang kita lihat tidak membuktikan kabar tersebut," kata Whisnu kepada Metrotvnews.com di Surabaya, Rabu (5/8/2015).

Saat KPU membuka pendaftaran calon pilkada pada 1 Agustus 2015, Whisnu dikabarkan bertemu dengan Ketua Demokrat DPW Jawa Timur Soekarwo. Meski mengakui pertemuan tersebut, namun Whisnu tetap membantah anggapan bahwa keduanya bertemu untuk membahas barter calon untuk menghindari kandidat tunggal.

"Saya memang bertemu dengan beliau (Soekarwo). Tetapi pertemuan itu hanya sebatas silaturrahmi menanyakan bagaimana keadaan Surabaya, tidak ada kaitannya dengan Pilkada di Surabaya," kata Whisnu.

Whisnu yang saat ditemui mengenakan jas putih mengatakan, penundaan Pilkada di Pacitan lantaran calon wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan tak ikut mendaftar ke KPU. "KPU Pacitan menolak pendaftaran calon yang diusung PDIP di Pacitan," kata Whisnu.

Sementara di Surabaya, ia melanjutkan, pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan sudah mendaftar ke KPU. Lalu, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung pasangan Dhimam-Haries lalu mendukung pendaftaran keduanya ke KPU Surabaya.

Namun di menit-menit terakhir pendaftaran, Haries menghilang. Hingga  masa pendaftaran berakhir, Haris tak kunjung tampak. Sehingga pasangan tersebut pun batal mencalonkan diri sebagai peserta pilkada.

Menurut Whisnu, masalah calon tunggal di Surabaya dan Pacitan merupakan bagian dari masalah sosial. Selain itu, calon tunggal pun menunda pilkada di lima pilkada lain.

Meski demikian, Whisnu tak membantah pertemuannya dengan Ketua DPW Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo. "Pertemuan itu hanya membahas soal keadaan Surabaya, kepentingan Surabaya. Pertemuan itu hanya hubungan personal, tidak ada kaitannya dengan Pilkada," kilahnya.

Whisnu menuding Koalisi Majapahit (KM) sebagai biang kerok penundaan Pilkada Surabaya 2015.

Menurut dia, koalisi gabungan tujuh partai besar itu tidak memunculkan calon sebagai lawan yang nantinya sebagai lawan pasangan dari PDIP.

"Sejak dulu kami sudah mencium gelagat KM yang coba menjegal Pilkada di Surabaya. Terbukti mereka tidak memunculkan calon agar Pilwali Surabaya 2015 ditunda 2017. Hal ini jelas merugikan warga Surabaya," kata Whisnu, di Surabaya, Selasa (4/8/2015).

Menurut Whisnu, pelaksanaan Pilwali Surabaya 2015 hingga 2017 ditunda bukan karena kesalahan strategi politik PDIP. "Masa hanya karena tingginya elektabilitas calon incumbent, parpol lainnya tidak mau mengusung calon. Ini jelas tidak fair. Ayo dong bertarung secara gentle," katanya.

Whisnu menambahkan, mestinya dengan tidak adanya calon yang diusung gabungan partai politik atau parpol lainnya, pemerintah memberikan hukuman. Karena, tindakan tak mengusung calon mencederai demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, AH Thony, Ketua Pokja Koalisi Majapahit balik menuduh partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu melakukan langkah politik di tingkat elite untuk memecah belah koalisi. Dia menilai Pilwali Surabaya 2015 ditunda 2017 karena kesalahan PDI Perjuangan.

"Saya tidak menuduh, tapi keputusan rekomendasi dari PAN dan Demokrat bukan kewenangan pengurus di tingkat kota. Artinya ada kekuatan politik yang lebih besar yang mengendalikan. Jadi bukan kesalahan Koalisi Majapahit," ujar Thony.

AH Tony mengaku Koalisi Majapahit sampai saat ini masih tetap solid dan bersikeras tidak mencalonkan pasangan dikarenakan belum ada figur yang dianggap mampu bersaing. "Dari kursi saja kita tidak cukup. Masak dipaksakan calon boneka sebagai pelengkap. Justru jika kami paksakan usung calon itu sama halnya KM mencederai demokrasi yang ada," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Arif Wibowo, menilai ada skenario besar untuk menunda pilkada serentak, khususnya di daerah yang hanya punya satu pasangan calon, termasuk Surabaya. Ia meyakini ada pihak yang sengaja tidak mendaftar sebagai upaya boikot Pilkada serentak di daerah tertentu.

Ia pun menuding pihak-pihak itu telah menyusun skenario untuk membuat beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal.

"Mereka yang tidak mendaftar ini sedang melakukan boikot dan skenario besar," ujar Arif saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).

Arif mencemaskan akan lebih banyak lagi calon tunggal di 2017 jika pilkada 2015 ditunda. Oleh karena itu, ia berharap Presiden Joko Widodo selaku pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dapat memfasilitasi calon tunggal agar langsung ditetapkan saja menjadi kepala daerah ketimbang melakukan pilkada.

Menurut dia, Perppu ini untuk menghindari kehadiran calon boneka dan menghentikan gerilya pihak-pihak tertentu dalam transaksi politik.

Cabut penundaan

Nasib ketujuh daerah dengan calon tunggal dalam momentum Pilkada Serentak 2015 masih menunggu hasil rapat terbatas yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam waktu dekat. Rapat tersebut ditengarai untuk membahas rencana menghadirkan Perppu untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.

Namun, belum jelas apakah Perppu itu akan terbit atau tidak, KPU telah membuka kembali pendaftaran pasangan calon peserta pilkada secara khusus di tujuh daerah tersebut. Masa pendaftaran adalah selama tiga hari, yaitu pada 9-11 Agustus 2015.

KPU memutuskan membuka pendaftaran khusus ini setelah menerima rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sehubungan dengan keputusan ini pula, KPU meminta KPU di tujuh daerah dimaksud untuk mencabut keputusan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di daerah masing-masing.

KPU juga meminta KPU Kabupaten/Kota menyampaikan perubahan keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud kepada kepala daerah dan DPRD setempat.

Menyikapi ini, Dhimam mengaku bingung bila harus kembali mendaftar di KPU sebagai bakal calon wali kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Sebab ia masih trauma dengan kejadian pasangannya, Haries Purwoko, menghilang di menit-menit terakhir pendaftaran.

Mengingat kejadian itu, Dhimam belum dapat menyatakan sikap meski KPU memutuskan memperpanjang waktu pendaftaran calon kepala daerah.

"Problemnya kan wakil saya. Bagaimana?" kata Dhimam saat ditemui di Surabaya, Kamis (6/8/20150.

Tapi, Dhimam optimistis Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan tetap mengusungnya. Bila itu terjadi, Dhimam menegaskan dirinya siap mematuhi keputusan partai pengusung.

"Yang jelas saya belum menjalin komunikasi (dengan PAN dan Demokrat) lagi. Jadi saya belum bisa putuskan saat ini," kata Dhimam.

Dhimam mengaku masih sangat bersemangat untuk kembali mendaftar. Ia bahkan optimistis bila harus bersaing dengan calon petahana Risma-Whisnu.

"Saya semangat untuk bertarung. Saya yakin ada kesempatan, kalau kami all out," kata pria kelahiran 1 Agustus 1964 itu.


(ADM)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

4 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA