Hidupkan Pasal Penghinaan, Istana Dinilai Kembali Menyeramkan

Al Abrar    •    Senin, 10 Aug 2015 19:40 WIB
ruu kuhp
Hidupkan Pasal Penghinaan, Istana Dinilai Kembali Menyeramkan
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakya Indonesia (GDRI) Ray Rangkuti (tengah) didampingi Rizal Damanik (kiri) dan Arif Susanto berbicara dalam pernyataan sikap GDRI terkait RUU Penghinaan Presiden di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/8

Metrotvnews.com, Jakarta: Pro-kontra pasal penghinaan kepada presiden masih terus bergulir. Berbagai elemen masyarakat menolak pasal tersebut dimasukan kedalam KUHP. Pasal tersebut disebut menjadikan presiden terkesan otoriter.

"Kekuasaan akan kembali sangat sangar dan ditakuti bukan disegani karena dilindungi pasal-pasal dengan pidana melakukan penghinaan. Dan, istana kembali menyeramkan," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/8/2015).

Menurut dia, pengajuan pasal penghinaan tersebut bertentangan dengan tagline Presiden Joko Widodo, yaitu, revolusi mental. "Padahal kan Pak Jokowi sering blusukan, dengar kritik dari masyarakat. Ini kan enggak ada gunanya, karena itu revolusi mental jadi mental," tegas dia.

Pemerintah diketahui mengajukan 786 Pasal dalam RUU KUHP ke DPR RI untuk disetujui menjadi UU KUHP. Dari ratusan pasal yang diajukan, pemerintah  menyelipkan satu Pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal tersebut tercantum dalam Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Ketegori I".

Pasal selanjutnya semakin memperluas ruang lingkup Pasal Penghinaan Presiden yang tertuang dalam RUU KUHP. Seperti dalam Pasal 264, yang berbunyi, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV".


(OGI)