Aktifnya Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Melawan Logika Demokrasi

Al Abrar    •    Senin, 10 Aug 2015 20:12 WIB
kuhp
Aktifnya Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Melawan Logika Demokrasi
Ray Rangkuti (tengah) didampingi Rizal Damanik (kiri) dan Arif Susanto berbicara dalam pernyataan sikap terkait RUU Penghinaan Presiden di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2015). Foto: Susanto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded) Arif Susanto menilai upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan kepada presiden melawan logika demokrasi. Selain itu, pasal ini juga menentang kebebasan berpendapat. 

"Ini melawan logika demokrasi dan melawan kebebasan menyampaikan pendapat," kata Arif dalam diskusi, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2015).

Menurut dia, seharusnya pasal penghinaan tersebut tidak perlu dimasukkan dalam undang-undang, apalagi kata Arif, Mahkamah Konstitusi telah mencabut pasal tersebut.

Arif menambahkan, jika merasa dihina, sebaiknya presiden dapat memberikan klarifikasi dengan melakukan pembuktian dengan menjalankan program dan kerja nyata. Sehingga apa yang dilontarkan si penghina bisa dibantah presiden.

"Presiden cukup kerja keras, maka pernyataan kritik itu gugur dengan sendirinya," tambah Arif.

Selain itu, kata Arif, pasal tersebut juga akan menjadi tumpang tindih dengan Bab 16 KUHP Pasal 316 soal penghinaan kepada pejabat negara.

"Pasal ini dapat dipidana sembilan bulan penjara," tegasnya.

Berikut isi pasal penghinaan kepada presiden yang dimasukkan dalam revisi KUHP

BAB II

TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu

Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 262

Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 

Bagian Kedua

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 263

(1) Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 264

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.



(KRI)