Komnas Perempuan Desak Kemhan Revisi Surat Edaran soal Poligami

Damar Iradat    •    Selasa, 11 Aug 2015 06:43 WIB
poligami
Komnas Perempuan Desak Kemhan Revisi Surat Edaran soal Poligami
Surat edaran Kemhan yang disebut mendukung poligami. (Istimewa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Perempuan menyayangkan surat edaran Kementrian Pertahanan (Kemhan) yang mengizinkan pegawainya untuk berpoligami. Komnas Perempuan menilai Kemhan harus merevisi surat edaran tersebut karena poligami memiliki sejumlah konsekuensi.

"Poligami telah mengakibatkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, secara fisik, ekonomi, dan psikologis," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Senin (10/8/2015).

"Tidak sedikit pula bahwa kasus poligami menjadi pemicu gugat cerai oleh perempuan, karena perempuan korban poligami mengalami berbagai ketidaknyamanan dan ketidakadilanPoligami ini sebetulnya jadi sumber kekerasan terhadap perempuan," lanjut dia.

Komnas Perempuan pun memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait Surat Edaran No. SE/71/VII/215 tertanggal 11 Juli 2015 tentang Persetujuan/ Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS di lingkungan Kemhan. Komas berharap Kemhan merevisi surat edaran tersebut.

"Kementerian Pertahanan harus merevisi surat edaran tersebut dalam memperketat dan meminimalisir terjadinya praktik poligami, semua syarat alasan istri dapat dipoligami sebagai syarat kumulatif dan menguatkan asas monogami sebagaimana asas dari Undang-Undang Perkawinan (UUP)," papar Budi.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP No. 45/1990) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan UU No. 39 Tahun 1999 yang menekankan perlindungan dan penguatan terhadap perempuan ke arah terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk relasi dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mengusulkan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk segera berkoordinasi dengan berbagai instansi agar dapat mencegah praktik poligami. Kemudian, KPPPA juga wajib memprakarsai revisi UUP, yang sudah lama diadvokasi Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil, dalam Prolegnas.

"Terakhir, mendorong negara untuk terus memberikan perlindungan pada perempuan agar terhindar dari berbagai bentuk tindak kekerasan melalui berbagai kebijakan yang diterbitkan, khususnya kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan," tutup dia.

Surat edaran yang dikeluarkan Kemhan telah beredar luas di media sosial. Dalam surat itu tertulis jika pegawai pria diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu dengan sejumlah syarat.

Seorang pegawai boleh poligami selama tidak bertentangan dengan agama, mendapatkan persetujuan istri, dan punya penghasilan yang mampu membiayai lebih dari satu istri yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Mereka juga harus menyertakan surat jaminan tertulis akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.


(OGI)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

23 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA