KPK Rekonstruksi Kasus Suap Musi Banyuasin

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 11 Aug 2015 08:35 WIB
kasus suap
KPK Rekonstruksi Kasus Suap Musi Banyuasin
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat memberikan pernyataan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/4).(MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi merekonstruksi kasus dugaan suap DPRD Musi Banyuasin. Rekonstruksi melibatkan keempat tersangka dan sejumlah saksi. 

"Tanpa mengurangi substansi, rekonstruksi dilakukan di Gedung KPK karena alasan teknis," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Selasa pada Selasa (11/8/2015) pagi.

Beberapa saksi yang sedianya dihadirkan, kata Priharsa, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Muba Thabrani Rizki, Bupati Muba Pahri Azhari, dan Anggota DPRD Lucianty Pahri. "Namun Thabrani dan Pahri tidak hadir. Meski demikian, rekonstruksi tetap dilakukan," jelas Priharsa.

Kasus dugaan suap terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan pengesahan APBD 2015 Kabupaten Muba terus ditelusuri KPK. Lembaga antikorupsi mengejar dari mana dana suap berasal.

Kasus suap DPRD Muba terbongkar pada operasi tanggap tangan KPK pada Jumat 19 Juni silam. Saat penangkapan empat tersangka, penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp2,5 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun yang diduga uang suap.

Penyidik sudah memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengetahui kasus ini.  Mereka yang telah dipanggil di antaranya Kepala Dinas PU Cipta Karya (PUCK) dan Pengairan Kabupaten Muba Zainal Arifin, Kepala Dinas PU Bina Marga (PUBM) Kabupaten Muba Andri Sophan, dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muba M. Yusuf.

Informasi yang dihimpun, fulus yang disita dikumpulkan secara patungan oleh beberapa kepala SKPD. Mereka yang diduga ikut urunan, yakni, Dinas PUBM sebesar Rp2 miliar, Dinas PUCK sebesar Rp500 juta, Dispora dan Pariwisata sebesar Rp35 juta, dan Kadinas Pendidikan Nasional sebesar Rp25 juta.

Dana sebesar Rp2,5 miliar merupakan cicilan untuk membayar komitmen dari Rp17 miliar yang diminta DPRD Muba untuk pembahasan LKPJ. Awalnya, permintaan komitmen DPRD Muba sebesar Rp20 miliar atau satu persen dari nilai belanja Kabupaten Muba sebesar Rp2 triliun.

Fulus dari SKPD itu merupakan pemberian yang ketiga. Sebelumnya, sudah ada pemberian Rp2,6 miliar dan Rp200 juta. Dana Rp2,6 miliar menjadi down payment dari komitmen suap Rp17 miliar untuk pembahasan APBD 2015. Sementara, Rp200 juta untuk 'ketuk palu' pengesahan APBD Muba 2015 yang disebut-sebut berasal dari sebuah pom bensin di Palembang, Sumsel.

DP disebut-sebut berasal dari kocek pribadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Lucianty Pahri. Dia tak lain adalah istri Bupati Muba Pahri Azhari. Keduanya sama-sama politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN).

DP pun diduga sudah mengalir ke puluhan anggota DPRD Muba melalui sekitar Ferbuari lalu. Pada wakil rakyat menerima fulus dengan jumlah yang beragam. Sebanyak 33 Anggota DPRD Muba menerima masing-masing sebesar Rp50 juta, delapan ketua fraksi masing-masing sebesar Rp75 juta, dan empat Pimpinan DPRD Muba masing-masing sebesar Rp100 juta.

Metrotvnews.com juga masih mencoba menghubungi Lucianty sebagai pihak yang diduga sebagai orang yang menyediakan dana awal untuk DP suap tersebut. Sementara KPK belum memberikan konfirmasi resmi dari KPK ihwal sumber dana tersebut. Lembaga antikorupsi kini masih terus mengembangkan kasus ini. Sejauh ini, KPK baru menetap empat tersangka dari pihak eksekutif dan legislatif Muba.

Tersangka dari legislatif Muba, yakni, anggota DPRD asal PDIP Bambang Karyanto dan anggota DPRD asal Gerinda Adam Munandar. Sementara dari pihak eksekutif Muba, tersangkanya adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Muba Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Muba Fasyar. 


(OGI)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

4 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA