Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengapresasi Kejaksaan Agung yang menetapkan tiga mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana swakelola tahun anggaran 2013.
"Bagus, biar kapok, tangkap saja semua," kata Ahok singkat di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/8/2015).
Ahok meminta kejaksaan mendalami kasus tersebut, sehingga jika ada tersangka lain dapat segera diketahui. "Enggak apa-apa, mungkin semua sudin kali," tegasnya.
Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, yakni, W, MR, dan P, menjadi tersangka.
W saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Sistem Aliran Barat Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta. Dia juga merupakan mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat periode April-Agustus 2013. Tersangka kedua, MR adalah Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Timur Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta.
Pada November 2012-April 2013, MR menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat periode November-April 2013. Sementara tersangka ketiga yakni P, saat ini menjabat Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat. Dia juga mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat periode Agustus 2013-Desember 2013.
Berdasarkan penyelidikan, perkara dugaan korupsi itu terjadi saat Sudin PU Tata Air Jakbar menganggarkan swakelola empat kegiatan, yakni pemeliharaan infrastruktur lokal, pemeliharaan saluran drainase jalan, pengerukan dan perbaikan saluran penghubung dan normalisasi bantaran sungai serta penghubung tahun anggaran 2013. Ada empat pekerjaan senilai kurang lebih Rp66 miliar.
Ketiganya diduga memotong anggaran tersebut dengan. MR memotong Rp3.984.697.000, W memotong Rp7.036.653.000 dan P memotong Rp8.911.475.000 oleh. Akibat tindakan ketiga tersangka, negara dirugikan Rp19.932.825.000.
(FZN)
General Manager Divisi 6 PT Nindya Karya Arie Mindartanto dipanggil KPK.
Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk PT Tuah Sejati (PT TS).
Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara yang mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bertambah.
Jakarta: KPK menetapkan tiga orang tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota Ban…
Adapun saksi-saksi yang diperiksa meliputi pejabat pemerintah daerah dan juga pihak swasta juga PNS.
Ketiganya dianggap bersekongkol menaikan anggaran untuk pengadaan enam RTH di Kota Kembang.
Polisi selisik dugaan korupsi pembangunan jalan.
Pembatasan transaksi tunai diyakini efektif mencegah praktik suap.
Tim Tindak Pidana Korupsi Unit Kriminal Khusus Reskrim Polresta Depok, Jawa Barat, memeriksa mantan wali kota Depok Nur Mahmudi Is…
Peserta hanya bermodal jaringan internet.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Terapkan gaya hidup sehat, dan rutin olahraga untuk menghindari kenaikan LDL (kolesterol jahat).&nbs…
Anies ingin penutupan tempat hiburan malam dilakukan dengan cara yang lembut.
Polisi menembak dua pencuri karena melakukan perlawanan.
Puluhan perempuan itu dijanjikan untuk diberangkatkan dan dipekerjakan di Brunei Darussalam, Taiwan dan Malaysia oleh perusahaan t…
Dilansir dari laman resmi BMKG, seluruh wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan di pagi hari, kecuali Kepulauan Seribu yang hujan l…
Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, waktu libur tersebut diharapkan dimanfaatkan buruh untuk berekreasi bersama keluarga.
Sopan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan rekayasa untuk libur selama sembilan hari saat gelaran Asian Games.
Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Roni Agus Wowor mengatakan, kejadian tersebut berawal ketika Syaifullah sedang memesan nasi goreng d…
Vice President Communication PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), Eva Chairunisa mengatakan, pihaknya tidak akan mengurangi jadwal m…
Sandi berpesan warga Pulau Pari tak tergiur menjual lahan mereka kepada para pengembang. Mereka semestinya memanfaatkan lahan mere…
Awalnya, pedagang akan dipindah ke lantai 5 Blok F.
Penyitaan akan dilakukan jika mantan Ketua DPR RI itu tidak dapat mengembalikan uang ganti rugi…