Pemerintah Diminta Serius Urus Masalah Daging

K. Yudha Wirakusuma    •    Selasa, 11 Aug 2015 16:15 WIB
impor sapi
Pemerintah Diminta Serius Urus Masalah Daging
Kosongnya Kios Penjualan Sapi di Pasar Kramat Jati MTVNHoesen

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap meroketnya harga daging sapi yang diikuti pemogokan pedagang daging sapi. Kondisi ini berdampak pada industri kecil dan turunannya, seperti tukang baksi. Mereka berhenti berproduksi.

"Harus mendapatkan perhatian serius pemerintah. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus membenahi manajemen stok, distribusi, dan tata niaga daging sapi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi Partai Demokrat E. Herman Khaeron dalam pesan elektroniknya, Selasa (11/8/2015).

Dia mengatakan kenaikan harga daging sapi yang terjadi seiring penurunan daya beli masyarakat tentu memukul para pedagang daging sapi, dan pengusaha sapi potong. Wajar para pedagang mengeluh dan bahkan mogok berjualan.

"Kecermatan pemerintah dalam menghitung, merencanakan dan mengontrol stok nasional akan mengurangi risiko terhadap pergerakan harga yang tidak wajar. Selain pemerintah juga harus memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar jika terjadi pasokan yang tersendat atau terjadi spekulasi pelaku usaha di pasar," paparnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki pola, sarana, dan prasarana distribusi yang memadai, efektif dan efisien. Sarana transportasi untuk sapi berbeda dengan sarana transportasi lainnya.

"Jadi jika sentra pengembangan sapi adalah Provinsi Bali, NTB, NTT, dan Papua, apakah ada jaminan bisa dengan harga kompetitif sampai ke Pulau Jawa sebagai daerah konsumsi. Mungkin saja lebih murah dipasok dari Australia, sehingga para pelaku usaha lebih memilih impor," bebernya.
 
Berkaitan dengan tata niaga, segera tetapkan tata cara penyelenggaraan tata niaga komoditas pertanian yang berpihak kepada petani yang berskala kecil. Amburadulnya tata niaga komoditas pertanian juga menyebabkan kita kesulitan mencapai swasembada dan mensejahterakan petani.

"Kebutuhan daging sapi nasional kita kurang lebih 540 ribu ton per tahun atau 2,2 kg/kapita/tahun dan sebagian besar kebutuhan masih diimpor. Pada sisi lain, dalam masalah daging sapi ini pemerintah seperti biasanya yang dituduh adalah mafia, kartel, spekulan, pedagang nakal, penimbun dan importil nakal. Padahal kebijakannya ada di pemerintah," terangnya.

Dia berharap pemerintah tegas jika ada yang bermain-main dengan pangan rakyat, karena UU 18 tahun 2012 tentang Pangan sudah memberikan kewenangan untuk menghukum pelakunya.

"Dalam pandangan saya sebaiknya arah kebijakan pencapaian swasembada pangan yang pernah dicanangkan pada pemerintahan Presiden SBY dilanjutkan dan tentu dengan penyempurnaan, karena potensi dan anggarannya ada, tinggal kesungguhan pemerintah kembali kepada komitmen dan arah kebijakan pangan yang tertuang dalam UU No 18 Tahun 2012, yaitu mencapai Kedaulatan, Kemandirian, Ketahanan, dan Keamanan Pangan," tukasnya.


(YDH)