KPU Batasi Alat Peraga Calon Saat Kampanye

Patricia Vicka    •    Selasa, 11 Aug 2015 20:33 WIB
pilkada serentak
KPU Batasi Alat Peraga Calon Saat Kampanye
Anggota KPU Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi Pilpres 2014 kepada para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Kamis (3/7/2014). Foto: Antara/Noveradika

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Jelang masa kampanye pemilihan kepala daerah, KPU Yogyakarta mengumpulkan
tim sukses, pasangan calon, dan partai pengusung pasangan calon mengikuti workshop dan sosialisasi kampanye pilkada. Kampanye akan dimulai 27 Agustus ini.

Workshop dilakukan di Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kalasan, SLeman, pada Selasa (11/8/2015) dan dihadiri anggota KPU kabupaten dan Bawaslu daerah se-Yogyakarta.

Ketua KPU Yogyakarta Hamdan Kurniawan menjelasakan workshop bertujuan menyosialisasikan dan menjelaskan aturan dan sistem kampanye pilkada. "Agar mereka mengetahui aturan secara rinci saat kampanye dimulai," kata Hamdan kepada Metrotvnews.com, Selasa (11/8/2015).

Salah satu pokok bahasan workshop adalah ketentuan dan aturan media komunikasi mana yang boleh dipakai oleh pasangan calon dan mana yang hanya dipakai KPU.

Empat media komunikasi kampanye yang dilakukan oleh KPU yakni debat publik, pemasangan baliho, pemasangan iklan di media masa, dan penyebaran materi profil calon seperti brosur, leafleat dan spanduk.

"Calon pasangan boleh membuat materi iklan di luar empat hal itu. Misalnya membuat mug, payung, pin dan kaos kamapnye. Tapi jumlahnya dibatasi maksimal 24 ribu," jelasnya.

Selain itu, KPU juga membatasi jumlah baliho dan umbul-umbul pasangan. "Setiap calon hanya boleh memasang baliho di lima titik. Umbul-umbul hanya 20 buah. Spanduk tak dibatasi, sesuai kesepakatan saja," ujarnya.

Hamdah melanjutkan, pembatasan ini dilakukan agar semua pasangan calon mendapatkan perlakuan sama saat kampanye. "Supaya tak ada yang jor-joran. Jadi, semuanya diatur," tutupnya.

Pelaksanaan kampanye pilkada akan diserahkan ke KPU daerah di masing-masing kabupaten/kota. "Makanya, kami mengumpulkan semua stakeholder untuk menjelaskan aturan ini," kata dia.


(UWA)