Jika Perppu Bergulir, MK Titip Pasal Penyelesaian Sengketa Pilkada Diperbaiki

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 12 Aug 2015 08:07 WIB
pilkada serentak
Jika Perppu Bergulir, MK Titip Pasal Penyelesaian Sengketa Pilkada Diperbaiki
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MI/IMMANUEL ANTONIUS)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi memperkirakan akan ada ratusan sengketa yang masuk pascapilkada serentak tahun 2015 yang akan datang. Agar dapat menangani sengketa dengan maksimal, MK meminta supaya ada tambahan waktu dalam penyelesaiannya.

"Ini kan antisipasi Mahkamah Konstitusi meminta tambahan waktu. Dan ini hanya dapat dilakukan dengan revisi UU. Kalau seandainya sepakat keluarkan Perppu, di samping penentuan calon bisa mengikuti pilkada, juga tambahan waktu bagi MK untuk penyelesaian," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam Program Primetime News Metro TV, Selasa (11/8/2015).

MK lanjut Yasonna mengaku kewalahan dengan batas maksimal waktu yang diberikan undang-undang, yaitu hanya 45 hari saja. Padahal, akan ada 269 Pilkada yang dilakukan secara serentak dan ratusan sengketa diperkirakan masuk ke dalam gedung berpilar sembilan tersebut.

"Diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang perbaikan pasal 157 ayat (8) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang masa waktu penyelesaian sengketa Pilkada," ungkap dia.

Meski demikian, kata Yasonna, Perppu adalah hak subjektif Presiden dan akan diuji secara objektif oleh DPR yang akhirnya apakah disahkan menjadi undang-undang atau tidak.

 


(REN)