KPK Tunggu Audit BPK buat Tahan Andi Mallarangeng dkk

   •    Senin, 27 May 2013 21:14 WIB
KPK Tunggu Audit BPK buat Tahan Andi Mallarangeng dkk
Andi Mallarangeng -- MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Tiga tersangka proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat yaitu mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Deddy Kusdinar, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus M Noor, akan segera ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menahan mereka setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan audit kerugian negara dalam proyek tersebut.

"Yang jelas kalau hasil perhitungan jumlah kerugian negara, sudah kami dapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Makanya kami akan melakukan langkah-langkah lebih konkret. Langkah kongkret apa yang dimaksud, yaitu penahanan, seperti tersangka lainnya," kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/5).

Penahanan yang dilakukan KPK akan dilakukan bertahap sesuai dengan siapa yang ditetapkan pertama kali sebagai tersangka. Namun karena BPK belum juga menyelesaikan audit kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam proyek Hambalang, akhirnya penahanan empat tersangka tersebut menjadi terhambat.

"Kayaknya begitu (terhambat penahanan). Silakan tanyakan pada BPK karena saya tidak tahu apa hambatannya," ujarnya.

Mengenai dugaan pencucian uang dalam kasus itu, menurut Abraham, juga harus menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Tapi yang jelas, KPK telah melakukan profiling aset kekayaan para tersangka.

"Itu (profiling harta kekayaan 4 tersangka) sudah dikaji lebih jauh dan KPK akan melakukan langkah lebih konkret. Yang jelas, posisi KPK dalam kasus Hambalang sedang menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK," ungkapnya.

Begitu juga dengan aliran dana Hambalang yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lanjut Abraham, KPK harus menyinkronisasi dengan hasil perhitungan negara dari BPK. (Raja Eben L)