Menanti Peran Sofyan Djalil di Bappenas

Arif Wicaksono    •    Rabu, 12 Aug 2015 14:13 WIB
reshuffle kabinet
Menanti Peran Sofyan Djalil di Bappenas
Sofyan Djalil MI/PANCA SYURKANI

Metrotvnews.com, Jakarta: Sofyan Djalil resmi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan nasional (Bappenas) menggantikan Andrinof Chaniago. 

Tugas Sofyan Sebagai Menteri Kordinator Perekonomian memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan jika mengingat dari kinerja perekonomian Indonesia yang masih terpuruk hingga kuartal II 2015 yang masih di bawah 5%. Begitu juga dengan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang masih rendah dari target. 

Bukan kali ini saja Sofyan mengalami kendala dalam pemerintahan. Pria kelahiran Perlak,  Aceh, 23 September 1953 pernah menjadi menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) selama dua tahun (2007-2009) dan merencenakan merger dan  privatisasi 100 BUMN di 2007. Pernyataan ini dikemukakannya berulang kali. Walaupun kemudian rencananya makin diciutkan dari sebelum 100 BUMN menjadi 37 BUMN yang akan dimerger dan diprivatisasi.

BUMN yang akan diprivatisasi itu antara lain: Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna. Kemudian, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT Barata, PT Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia. 

Dalam kurun waktu kepemimpinanya hanya ada tujuh BUMN yang melantai di bursa seperti BNI Persero, Adhi Karya, BTN, , Krakatau Steel, Waskita Karya, , Kimia Farma dan Indo Farma. 

Meskipun gagal memuluskan proses privatisasi, Sofyan berhasil dalam menaikkan kinerja BUMN. Terbukti hingga akhir kepemimpinanya, laba bersih BUMN meningkat 212,42 persen dari Rp36,94 triliun menjadi Rp78,47 triliun. 

Sementara itu, jumlah BUMN yang rugi telah mengalami penurunan dari 35 menjadi 23 BUMN. Meskipun, total kerugian BUMN naik dari Rp6,83 triliun pada 2005 menjadi Rp14,03 triliun pada 2008. Kenaikan nilai kerugian ini disebabkan meningkatnya kerugian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp12,3 triliun atau 90 persen dari total nilai kerugian semua BUMN.

Begitu juga dengan setoran dividen BUMN yang selama lima tahun terakhir meningkat cukup tinggi hingga 295,33 persen, yaitu Rp9,85 triliun (2004) menjadi Rp29,09 triliun (2008). Peningkatan tersebut didorong oleh dua sektor yakni sektor perkebunan dan pertambangan dengan kenaikan pendapatan terbesar dibbanding sektor lainnya dengan kenaikan sektor perkebunan sebesar 384 persen dan sektor pertambangan sebanyak 260 persen. 

Di tengah menurunnya sektor komoditas maka situasi akan semakin berbeda ketimbang dengan posisi pada era Sofyan menjadi menteri BUMN. Perlambatan perekonomian Tiongkok dan gejolak global semakin menurunkan peran komoditas yang menjadi alat untuk mengerek perekonomian Indonesia. 

Lalu kenapa Sofyan tidak diganti? Ada keyakinan Sofyan termasuk loyalis dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah menjadi tim sukses JK dalam pemilihan presiden 2004-2007. Sofyan Djalil mulai dikenal publik setelah dekat dengan Jusuf Kalla di Lembang 9. Lembang 9 adalah tim sukses Jusuf Kalla ketika mengikuti Konvensi Capres Partai  Golkar 2004 yang berkantor di Jalan Lembang Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat.

Bahkan ketika JK kalah oleh SBY, Sofyan tidak menjadi menteri dan memilih untuk tidak menjadi menteri pada saat pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014.


(SAW)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA