Emil: Dana Pembangunan Kota Tidak Mesti 100 Persen dari APBD

Roni Kurniawan    •    Rabu, 12 Aug 2015 16:18 WIB
pembangunan
Emil: Dana Pembangunan Kota Tidak Mesti 100 Persen dari APBD
Foto: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kanan) berberbincang dengan Wakil Perdana Menteri (PM) Tiongkok Liu Yandong (tengah) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/5/2015)/ Ant

Metrotvnews.com, Bandung: Pemerintah Kota Bandung sedang mengkampanyekan kepada seluruh wali kota se-Indonesia soal Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau skema Public Private Partnership (PPP). Kerjasama ini terkait kebutuhan pembangunan yang dibantu pembiayaannya oleh pihak swasta.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan guna membangun sebuah kota tidak harus menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal itu pun rencananya akan dilakukan Emil guna mewujudkan Kota Bandung menjadi Bandung Juara dengan sejumlah proyek pembangunan yang telah direncanakan, salah satunya membuat sekolah-sekolah dengan standar international.

"Jadi, untuk membangun Kota Bandung menjadi Bandung Juara tidak 100% belanja dari APBD. Di awal bulan Oktober, kita akan adakan konferensi pers internasional di Kota Bandung mengenai hal itu," kata pria yang akrab disapa Emil, di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/8/2015).

Sementara itu, Emil mengaku Pemkot Bandung saat ini tengah dibantu oleh tim ahli dari Amerika dan Inggris guna merumuskan regulasi dan payung hukung yang akan digunakan terhadap sistem PPP tersebut. Namun, Emil mengakui hal itu masih harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk menggunakan sistem PPP.

"Salah satu kelebihan Kota Bandung, adalah kita punya Perda Multi Years. Perda itu menjamin kita (Pemkot Bandung) akan membayar hutang itu sehingga tidak akan nunggak, jad siapa pun wali kotanya, siapapun anggota DPRD-nya, cicilan itu dilindungi oleh hukum, tidak diganggu-ganggu atau dirubah-rubah," jelas Emil.

Sistem PPP ini sendiri, yakni sistem kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam bantuan dana untuk pembangunan dan transportasi kota, dengan dana awal dari pihak swasta. Kemudian pemerintah akan melakukan pembayaran secara dengan cara dicicil dalam kurun waktu 25 hingga 30 tahun.

"Kalau dilustrsasi seperti saya kredit mobil atau kredit rumah, nah logika yang sama dipake di kota, ketimbang kita nunggu duit kita yang entah kapan, nah duit itu didapat dari swasta yang bisa langsung dibelanjakan terus kita nyicil sebanyak itu," pungkasnya.

"Karena itu, keunggulan PPP ini banyak sekali kepada warga Bandung. Karena perubahan datang dengan cepat tidak perlu menunggu hingga tahun ke-5," tutup pria yang identik dengan kacamata itu.


(TTD)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA