Ada Indikasi Penimbunan Daging Sapi

Anggitondi Martaon    •    Kamis, 13 Aug 2015 11:45 WIB
dpd
Ada Indikasi Penimbunan Daging Sapi
Seorang pedagang daging sapi tidur di atas los dagangan di Pasar Senen -- ANT/Fanny Kusumawardhani

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyayangkan kelangkaan daging sapi di pasaran dan harga daging yang begitu tinggi. Hal tersebut disebut sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam merespon kebutuhan pasar dan salah mengambil kebijakan impor sapi.

"Kuat dugaan adanya indikasi penimbunan atau penahanan stok yang dilakukan para pengusaha. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah," kata anggota DPD, Nofi Candra, di Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Senator dari Sumatra Barat ini meminta kepolisian dapat menindak pengusaha nakal, jika memang indikasi penahanan stok sapi siap potong bisa dibuktikan. Sebab, hal itu menyalahi UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan UU pangan Nomor 18 Tahun 2012.

"Langkah hukum harus tegas diambil oleh kepolisian dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya," ungkapnya.

Seharusnya, kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan mengimpor 50 ton sapi siap potong untuk menekan harga bisa dijadikan solusi jangka pendek. Namun, kebijakan impor ini tidak boleh menjadi program jangka panjang karena tidak akan menyelesaikan masalah di hulu.

"Jika Kemendag hanya memikirkan impor untuk solusi masalah ini, maka Kemendag tidak siap dengan program swasembada sapi di Indonesia. Artinya Kemendag tidak bisa sejalan dengan janji-janji kampanye Presiden Jokowi," terangnya.

Nofi juga meminta Presiden Jokowi bisa berkomitmen mengatasi masalah ini agar tidak menjadi permasalahan yang terus berulang. Kelangkaan ini bisa saja terjadi karena pemerintah tidak mempunyai program pembibitan sapi sebagaimana zaman Orde Baru di tapos.

"Belum lagi adanya ketidakjelasan program bantuan sapi kepada masyarakat. Program bantuan sapi yang ada tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan. Artinya program pemerintah ini harus dioptimalkan realisasinya supaya bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat," katanya.


(NIN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA