Kementerian BUMN Raih "Kado" WTP dari BPK

Antara    •    Kamis, 13 Aug 2015 16:14 WIB
bumn
Kementerian BUMN Raih
Anggota BPK Achsanul Qosasi (kiri) dan Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2014.

"Ini (opini WTP) bisa menjadi semacam kado Kementerian BUMN kepada bangsa dalam rangka HUT Ke-70 RI. Suatu prestasi karena opini WTP diraih delapan kali berturut-turut," kata Anggota BPK Achsanul Qosasi, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Pernyataan Achsanul tersebut disampaikan saat acara "Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2014 dan Pemaparan Sinergi BUMN" kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.

Di hadapan sekitar 200 orang direksi dan perusahaan milik negara, Achsanul mengatakan, saat ini telah terjadi perbaikan dalam hal pengelolaan dan pengawasan BUMN. "Ada kecenderungan sudah tertib administrasi dan pembukuan secara akutansi sudah berjalan baik. Ini salah satu solusi menghindari fraud," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan BPK terhadap BUMN terutama dalam laporan keuangan tidak didesain untuk mengetahui apakah ada korupsi atau tidak karena hanya kepatuhan terhadap pembukuan dan administrasi apakah sesuai atau tidak.

"Tapi jangan salah, ada juga yang disebut dengan pemeriksaan investigasi untuk mencari apakah ada tipikor (tindak pidana korupsi) sehingga pemeriksaan itu rekomendasinya cukup keras," tegasnya.

Meski demikian, mantan Ketua DPP Partai Demokrat itu mengatakan, dalam perolehan WTP tersebut ada catatan soal inventaris berupa catatan ringan terkait investasi aset. Namun demikian, terjadi perbaikan, tercermin dari jumlah rekomendasi yang selama enam bulan terakhir sebanyak 11.000, kini turun menjadi sekitar 887 rekomendasi, atau tersisa sekitar 10 persen.

Dari 887 sisa rekomendasi, sebanyak 200 rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti atau dihapuskan. Artinya sekitar 600 rekomendasi sedang ditangani di Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian terkait, serta aparat hukum.

Dari sisi kinerja keuangan juga ada perbaikan. Dari 117 BUMN sebanyak 78 BUMN membukukan laba, meskipun terdapat 23 BUMN yang masih merugi. "Dari total laba 2014 persen sebesar Rp167 triliun, sebesar Rp37 triliun dikontribusi Pertamina, selebihnya didominasi hanya segelintir perusahaan besar," pungkasnya.


(ABD)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA