Revisi UU Pilkada akan Atur Sanksi untuk Parpol

Erandhi Hutomo Saputra    •    Kamis, 13 Aug 2015 17:50 WIB
pilkada serentak
Revisi UU Pilkada akan Atur Sanksi untuk Parpol
Sumarsono. Foto: Irsan Mulyadi/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Berkaca dari banyaknya polemik dalam persiapan penyelenggaran pilkada serentak, pemerintah menyiapkan revisi UU Pilkada. Perubahan UU itu segera dibahas.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono mengatakan, pemerintah bakal mengusulkan sanksi untuk partai politik yang tidak mengusung calon di pilkada. Sanksi, kata dia, bisa berbentuk pelarangan parpol ikut serta dalam pilkada berikutnya.  

Namun, usulan itu terlebih dahulu dibicarakan dengan DPR yang juga perwakilan parpol. "Itu harus dibicarakan. Sebagai pemerintah memang tidak layak memberikan sanksi kepada parpol. Kita konsisten serahkan kepada rakyat untuk menilai. Ketika jelek jangan dipilih. Tapi, kalau itu disepakati dengan DPR sebagai aturan main baru misalnya tidak boleh ikut pilkada berikutnya. Kita boleh melemparkan ide itu tapi kan perlu persetujuan. Sanksi penting diatur tapi kita membangun pemahaman bersama dengan DPR," jelas Sumarsono di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Selain mengatur sanksi parpol, dalam revisi tersebut nantinya juga akan mengatur maksimal pembatasan dukungan pencalonan bagi parpol untuk mengusung calon. Selain itu juga akan diatur mengenai perpanjangan sengketa hasil pilkada sesuai permintaan MK dari 45 hari menjadi 60 hari. Di samping juga akan menurunkan syarat pencalonan bagi calon independen dimana sekarang syarat dukungan berkisar 6,5 persen-10 persen dari jumlah penduduk.

"Hal-hal yang menjadi masalah pada pilkada sekarang berkaitan dengan pasal berapa itu yang akan kita revisi," ucapnya.

Ia meyakini, revisi UU Pilkada akan selesai sebelum pelaksanaan pilkada 2017. Dalam waktu dekat ini, kata dia, Kemendagri akan mendaftarkan revisi UU Pilkada dalam prolegnas ke Kemenkumham.

"Mau kita daftarkan dulu. Jadi 2016 kita bahas. Saya jamin 2017 itu revisi UU sudah selesai," tukasnya.

Polemik mencuat dalam persiapan penyelenggaraan pilkada serentak. Misalnya, ketiadaan aturan soal daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. KPU akhirnya mengacu pada PKPU dengan memundurkan waktu pemungutan suara. 



(KRI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA