Tak Dilibatkan dalam Reshuffle, KPK Enggan Disamakan dengan Kopkamtib

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 13 Aug 2015 19:01 WIB
reshuffle kabinet
Tak Dilibatkan dalam <i>Reshuffle</i>, KPK Enggan Disamakan dengan Kopkamtib
Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi SP----Ant/Akbar Gumay

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji angkat bicara soal rapor merah-kuning terhadap menteri yang disinggung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Prof Anto, sapaan Indriyanto, lembaganya bukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang punya tugas menelusuri rekam jejak seseorang.

"KPK bukan lembaga clearing and security house, menyerupai Kopkamtib seperti era terdahulu (bila beri rapor merah-kuning)," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2015).

Kopkamtib adalah lembaga bentukan pemerintah Orde Baru. Lembaga tersebut punya wewenang menangkap, memata-matai, dan menginterograsi orang yang dicurigai pihak yang diduga melawan pemerintah.

Menurut Anto, tak elok jika KPK dibandingkan dengan Kopkamtib. Sebab, dua lembaga ini punya tugas yang berbeda. "Kesannya tidak elok," imbuh pakar hukum pidana ini.

Soal rapor merah, kata Anto, KPK tak mengenal mekanisme seperti itu. Sebab, KPK bukan lembaga pemberi rapor individu demi kepentingan individu atau kelompok.

"KPK tidak pernah melakukan hal tersebut, apalagi terhadap personal bagi kepentingan individu maupun kelembagaan," tegas dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tak melibatkan KPK dalam memilih enam menteri baru. Pasalnya, kata dia, hasil rekam jejak yang diserahkan KPK kepada pemerintah tidak disertai alasan jelas. (Baca: Alasan JK tak Libatkan KPK dalam Penunjukan Menteri Baru)

Tidak dilibatkanya KPK sempat menjadi tanda tanya. Sebab, Jokowi sempat memulai tradisi membentuk kabinet dengan semangat kabinet bersih. Hal itu dia lakukan dengan melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum, tak terkecuali KPK, buat menelusuri rekam jejak calon menteri yang akan ditunjuknya di awal pemerintahan. Namun, hal ini nampak tak dilakukan dalam reshuffle pekan ini. (Baca: Yang Hilang dari Kabinet Kerja).


(TII)