Metrotvnews.com, Jakarta: Fuad Amin Imron, terdakwa pencucian uang, meminta petugas Bank Mandiri agar tak membuat ATM untuk rekening-rekening yang dia buat atas nama ajudan. Pembuatan ATM hanya untuk rekening atas nama dia dan istrinya.
Hal itu terungkap saat Priority Banking Manager (PBM) Mandiri Cabang Darmo Permai Surabaya Melinda Husbandini menjadi saksi dalam lanjutan sidang pencucian uang Fuad Amin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (13/8/2015). Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Melinda.
"Melinda diminta Fuad Amin hanya membuat ATM dari rekening atas nama Fuad Amin dan Siti Masnuri. Namun, untuk rekening dengan nama-nama ajudannya, tidak dibuatkan ATM," kata Jaksa KPK Arin.
Melinda menuruti permintaan Fuad. Dia beralasan ATM tak diberikan karena tak ada permintaan dari pemilik rekening.
"Kalau Pak Fuad dan Bu Fuad dibuatkan. Sementara terkait dengan ajudan, pegangan saya, tidak ada permintaan dari yang bersangkutan (pemilik rekening) yang lalu dikuatkan dengan permintaan Bapak Fuad Amin," kilah dia.
Diketahui, dalam persidangan, terungkap Fuad meminjam KTP sejumlah ajudannya untuk membuka rekening. Meski atas nama para ajudannya, namun buku rekening dan ATM tak diberikan kepada mereka.
Para ajudan Fuad juga mengaku tidak pernah tahu transaksi di rekening atas nama mereka.
Dalam dakwaan diketahui Jaksa penuntut umum mendakwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan nonaktif, Fuad Amin Imron, mencuci uang sebesar Rp229,45 miliar. Fuad dinilai berbuat jahat dengan menempatkan, mentransfer, membawa ke luar negeri, atau menyembunyikan hartanya.
Menurut jaksa, politikus Gerindra itu menempatkan duitnya di penyedia jasa keuangan dengan saldo akhir Rp139,73 miliar dan USD326,091 (sekitar Rp4,23 miliar). Dia juga membayar asuransi sejumlah Rp4,23 miliar. Fuad menggunakan duitnya untuk pembelian kendaraan bermotor sejumlah Rp7,177 miliar, tanah, dan bangunan sejumlah Rp94,9 miliar.
Akibat perbuatannya, KPK menjerat dengan Pasal 3 UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar.
(KRI)
Mahkamah Agung Tolak Kasasi Fuad Amin
Mahkamah Agung menolak upaya hukum kasasi yang dijatuhkan mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin. Maka putusan yang diberlakukan yaitu…
PT DKI sejatinya memperberat hukuman buat Fuad dari delapan tahun menjadi 13 tahun penjara.
Selain itu, kata dia, kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Fuad berskala jumbo.
Putusan banding hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Fuad Amin Imron menjadi 13 tahun.
Hasyim datang bersama beberapa tokoh daerah Bangkalan.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Uang merupakan hasil penerimaan fee dari rekanan sejak 2016-2018.
Gratifikasi ia terima lewat rekening orang lain.
Peran keempatnya terkait pemberian suap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin akan dipaparkan dalam dakwaan.
Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan didakwa mendapat keuntungan dengan mengikuti proyek di wilayahnya.
Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan didakwa menerima suap Rp72,74 miliar.
Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal mengingatkan dampak positif dan negatif internet jelang tahun politik.
Gedung Granadi merupakan salah satu aset negara yang harus dikembalikan oleh Yayasan Supersemar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa pegawai PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Polisi akan menggelar rekonstruksi penyerangan dua anggota TNI yang terjadi di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur.
Rosa diusut dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…
