MK Bakal Mulai Persidangan Gugatan Kewenangan Polri Membuat SIM

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 14 Aug 2015 08:46 WIB
mk
MK Bakal Mulai Persidangan Gugatan Kewenangan Polri Membuat SIM
Ketua MK Arief Hidayat/Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengaku gugatan terkait kewenangan Polri menerbitkan Surat Izin Mengemudi sudah diterima. Pihaknya akan memulai persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan.

"Permohonan baru masuk dan sudah di register. Kita akan memulai persidangan," kata Arief kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015) kemarin.

"Saya sudah membentuk panelnya untuk memeriksa pendahuluan," imbuh Arief.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (KOREKSI) meminta kewenangan kepolisian menerbitkan Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan dicopot. Permintaan itu didasarkan dengan dua alasan pokok.

"Ini menambah beban kerja kepolisian," kata Koordinator KOREKSI, Erwin Natosmal Oemar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juli.

Erwin berpandangan, selama ini pihak tugas-tugas utama kepolisian seringkali terbengkalai, lantaran adanya tugas-tugas birokrasi atau administratif terkait penerbitan dua surat tersebut. Kata dia, hal itu tidak seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyangkut Polri.

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum," bunyi pasal tersebut.

Faktanya, selama ini Polri tidak seimbang menempatkan personelnya dalam fungsi penegakan hukum. Erwin mengatakan, personel lebih banyak bertugas di balik meja mengurusi hal-hal yang sifatnya birokrasi dan administratif.

"Anda bayangkan, kepolisian adalah orang yang menerbitkan, orang yang menjalankan, menangkap orang juga. Jika bicara prinsip pembagian kekuasaan yang ideal, itu tidak ideal," terang dia.

Di samping itu, Erwin menilai pengurusan dua surat 'sakti' bagi pengendara dan pemilik kendaraan tersebut, tidak dilakukan secara transparan. Salah satu indikasinya adalah kasus simulator SIM yang menyeret mantan Kakorlantas Polri Joko Susilo.

"Pengelolaan SIM dan STNK tidak transparan," ungkap dia.

Dengan demikian, Erwin mengajukan permohonan uji materi dua Undang-undang sekaligus ke Mahkamah Konstitusi. Adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terhadap UUD 1945.

"Ada sekitar 20-an pasal dalam dua UU tersebut yang perlu diuji," kata Erwin.

Adapun pemohon yang tergabung di dalam KOREKSI ini adalah Alissa Wahid, Gerkatin, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Pengurus Pusat Pemuda Muhamadiyah, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.


(OJE)

KPK Periksa Ketua Komisi II DPR

KPK Periksa Ketua Komisi II DPR

19 minutes Ago

Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap diperiksa terkait kasus korupsi KTP elektronik.
 

BERITA LAINNYA