Belanja Daerah 2016 Besar, Kemenkeu Jangan Hambat Pencairan Anggaran

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 14 Aug 2015 09:43 WIB
anggaran kementerian
Belanja Daerah 2016 Besar, Kemenkeu Jangan Hambat Pencairan Anggaran
Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Golkar Ahmadi Noor Supit (berdiri). FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit menyambut baik upaya pemerintah yang menaruh postur anggaran untuk alokasi transfer daerah dan dana desa lebih besar porsinya dibanding belanja Kementerian/Lembaga 2016.

"Saya kira ini APBN yang cukup baik, memenuhi harapan. Beberapa periode ini DPR mendorong agar transfer dan pembangunan di daerah harus lebih kuat daripada KL di tingkat Pusat," kata Supit, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2015).

Namun demikian, dirinya menyayangkan pada realisasinya saja tahun ini, daerah menyerap anggaran tak optimal sehingga menghambat belanja dan berimplikasi pada lambatnya pembangunan. Supit mengatakan, tidak optimalnya penyerapan tersebut sebetulnya sangat tergantung dari tindakan Pemerintah Pusat. Selama ini yang menjadi masalah menurutnya yakni karena ada anggapan sengaja diendapkan dulu anggarannya di Pusat.

"Selalu saja di Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan itu begitu. Lambat sekali proses pencairan Keuangan. Ini yang harus kita lihat ada apa di sana. Mestinya Menko Perekonomian panggil, ada apa ini. Setiap masalah dicari di mana sumbatannya. Jangan dibiarkan sebagai sebuah tradisi," ujar dia.

Lebih lanjut, inilah yang harus segera diperbaiki, sistem pencairan anggaran dari Pusat. Ini harus dijamin bisa dicairkan sejak bulan pertama tahun anggaran. Sehingga sejak Januari ada aksi, jangan menunggu lagi dan realisasi baru Oktober, November, dan Desember.

"Kita menganggap banyak sekali kegiatan di daerah yang karena komandonya dari Pusat, bocornya terlalu banyak. Jadi jangan hanya di APBN saja besar, tapi penyerapan anggaran hanya di bawah 85 persen," pungkasnya.


(AHL)