Gapensi: Pemerintah Perlu Percepat Penyerapan Anggaran

Antara    •    Jumat, 14 Aug 2015 13:37 WIB
anggaran
Gapensi: Pemerintah Perlu Percepat Penyerapan Anggaran
Ilustrasi (MI/GRAPHIC)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyatakan pemerintah perlu mempercepat penyerapan anggaran lebih pesat lagi setelah dilakukannya perombakan kabinet di bidang ekonomi.

"Guna mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi ke depan, pemerintah perlu meningkatkan daya serap anggaran. Sebab, sebagian besar ekonomi nasional masih ditopang oleh sektor konsumsi," kata Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Namun pada sisi lain, menurut dia, Indonesia menghadapi ancaman kenaikan harga minyak dunia, defisit transaksi berjalan sebab adanya pengetatan ekspor bahan mentah, serta tidak menentunya harga komoditas, seperti Crude Palm Oil (CPO) di pasar dunia. Sektor yang secara pasti dapat digenjot lebih kencang pertumbuhannya adalah sektor konstruksi dari anggaran negara.

Sebagaimana diketahui, hingga 31 Juli 2015, penyerapan belanja kementerian dan lembaga baru mencapai Rp261 triliun atau 32,8 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebanyak Rp795,5 triliiun.

Berdasarkan data yang disuguhkan Kementerian Keuangan, dari 15 kementerian yang punya pagu anggaran terbesar sesuai APBN-P 2015, beberapa di antaranya penyerapan anggaran masih di bawah 25 persen sampai pertengahan 2015.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misalnya, baru membelanjakan anggarannya sebanyak Rp2,3 triliun atau 21,5 persen dari total Rp10,6 triliun. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru mencapai Rp24,8 triliun atau 20,9 persen dari total sebanyak Rp118,5 triliun.

Kemudian, Kementerian Perhubungan hingga 31 Juli 2015, realisasi anggaran baru Rp7,3 triliun atau 11 persen dari total sebesar Rp65 triliun. Sedangkan Kementerian ESDM baru Rp1,6 triliiun atau 10,8 persen dari Rp15,1 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi baru membelanjakan Rp200 miliar atau 2,6 persen dari total sebesar Rp9 triliun.


(ABD)