Pidato di 3 Lembaga, Oposisi Puji Jokowi

Surya Perkasa    •    Jumat, 14 Aug 2015 15:07 WIB
pidato kenegaraan
Pidato di 3 Lembaga, Oposisi Puji Jokowi
Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, dan Ketua DPD Irman Gusman berfoto sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015. Antara Foto/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mencatat sejarah dengan pidato di tiga lembaga, Jumat (14/8/2015). Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menilai ini awal yang bagus untuk koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

"Saya kira antarlembaga negara khususnya yang tercantum dalam konstitusi kita memang harus terjadi koordinasi dan keharmonisan. Saya kira tradisi baru sekarang ini salah satu media bagi mereka untuk saling koordinasi," kata Sohibul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Dia mengatakan cara ini memang baru pertama kali, namun bukan pertama kali diupayakan. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, forum konsultasi antarlembaga pernah dibuat. Tapi dia tetap memuji cara yang dijalankan Jokowi.

"Dengan adanya tradisi baru yang pagi tadi mudah-mudahan, koordinasi itu semakin baik," kata dia.

(Klik: Isi Pidato Presiden di Sidang DPD-DPR)


Presiden meninggalkan ruang sidang di dampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015. Antara Foto/Sigid Kurniawan

Koordinasi antarlembaga negara sangat penting karena legislatif dan eksekutif harus selalu harmonis. Arah haluan kebijakan negara tidak akan terbentuk jika lembaga berjalan sendiri-sendiri.

Di sinilah peran Presiden harus kuat. Walau bukan sebagai koordinator, kata dia, Presiden tetap harus merangkul semua lembaga untuk menyamakan tujuan.

(Klik: Pidato Lengkap Presiden di Sidang Tahunan MPR)


(TRK)

Seluruh Bisnis Novanto Terancam Disita KPK

Seluruh Bisnis Novanto Terancam Disita KPK

34 minutes Ago

Penyitaan akan dilakukan jika mantan Ketua DPR RI itu tidak dapat mengembalikan uang ganti rugi…

BERITA LAINNYA