TOD, Solusi Kemacetan Jakarta

Wanda Indana    •    Sabtu, 15 Aug 2015 10:21 WIB
kemacetan
TOD, Solusi Kemacetan Jakarta
Macet di Jakarta------MI/Immanuel Antonius

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemacetan masih menjadi persoalan utama Ibu Kota. Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan yang semakin akut.

Pengamat Perkotaan, Nirwono Joga mengatakan, permasalahan kemacetan tidak terlepas dari pengaturan tata kelola pemukiman penduduk. Kata dia, dirinya bersama penggiat perkotaan telah mengajukan penerapan transit oriented development (TOD) sejak 2005 lalu, yakni pembangunan kawasan terpadu berorientasi pengembangan transpotasi masal.

Usulan tersebut sudah diadopsi Pemprov DKI Jakarta menyusul dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Perda No. 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Dia menjelaskan, di dalam sistem TOD, pembangunan permukiman penduduk harus berada satu kawasan dengan pusat bisnis. Cara ini bertujuan membatasi dan mempersempit aktivitas pergerakkan orang dan barang.

"Saya bersama teman-teman sudah mengusulkan kepada Pemprov DKI dan sudah disepakati transit oriented development (TOD) yakni pembangunan berorientasi pengembangan transportasi dalam satu kawasan terpadu," kata Nirwono kepada Metrotvnews.com, Sabtu (15/8/2015).

Dia menjabarkan, kawasan TOD terdiri dari beberapa bangunan vertikal dengan varian fungsi seperti rumah susun, sekolah, pasar, perkantoran, apartment, pusat perbelanjaan dan hotel. Kawasan TOD juga harus saling terintegrasi dengan kawasan TOD lainnya.

"Di situ orang bisa beraktivitas di satu lokasi tidak perlu berpergian," terangnya.

Nirwono menambahkan, kawasan TOD juga harus dibangun berdekatan dengan pusat transportasi publik seperti terminal, stasiun, halte bus, dan depo MRT (Mass Rapid Transit). Setidaknya Jakarta memerlukan 9 lokasi TOD, di antaranya Lebak Bulus, Dukuh Atas, Manggarai, Senen, Harmoni, Pulo Gadung, Grogol, Kota dan Cililitan.

"Jadi orang tinggal jalan kaki ke kantor, paling tidak bersepeda. Kalaupun harus keluar, mereka bisa mengandalkan transpotasi publik yang tentunya sudah harus mapan," sambungnya.

Bila melihat kondisi tata ruang Jakarta saat ini, kepadatan pemukiman penduduk sudah tidak relevan lagi, yakni mencapai 14 hingga 17 ribu jiwa per kilo meter persegi (Jiwa/km2). Berdasarkan peraturan standar WHO, rata-rata kepadatan penduduk idealnya mencapai 5 ribu/km2.

Karena itu, lanjut Nirwono, pembangunan di Jakarta harus diarahkan pada jenis bangunan vertikal untuk mengurangi kepadatan. Sebab, lahan di kawasan perkotaan sangat terbatas.

"Perhitungan saya di Jakarta masih 14-17 ribu jiwa per kilometer persegi. Kalau peraturan WHO harusnya lima ribu jiwa per kilometer persegi. Singapura saja kota kecil hanya lima ribu persegi sesuai standar WHO, lebih dari 90 persen hunian vertikal, 80 persen milik warga, sisanya 20 persen sewa," tutur Nirwono.

Sebenarnya, sistem TOD sudah diterapkan di kota-kota negala lain seperti Singapura, Melbourne, Sydney dan London. "Kenapa mereka berhasil, kuncinya pembangunan harus ke arah vertikal, kalau horizontal lahan terbatas, boros. Kalau rusun di Jakarta masih enam lantai, di kota lain sudah mencapai 50 lantai, semakin tinggi, daya tampung semakin besar," tukas dia.

Namun dia mengingatkan, Pemerintah juga harus bertindak sebagai land banking (penyedia lahan) dalam pembangunan kawasan TOD. Tujuannya, pembangunan lokasi TOD dapat mudah diatur.

"Pembangunan lokasi TOD kan bekerja sama dengan pengembang, jadi pemerintah harus bisa intervensi. Kan banyak pengembang yang nakal. Makanya kemarin Pemda menugaskan PT Jakpro untuk membeli lahan kosong kemudian dibebaskan dan dilakukan pembangunan," pungkasnya.


(TII)