Kasus Konstitusional Komplain di Indonesia akan Mirip Jerman & Thailnad

Dimas Prasetyaning    •    Sabtu, 15 Aug 2015 21:57 WIB
mksimposium mk
Kasus Konstitusional Komplain di Indonesia akan Mirip Jerman & Thailnad
I Dewa Gede Palguna (kanan) berdiskusi dengan peserta simposium lembaga pengadilan konstitusi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Penerapan mekanisme konstitusional komplain masih berupa wacana yang Mahkamah Konstitusi usung. Namun sebenarnya di Indonesia sudah ada puluhan kasus konstitusional komplain namun tak bisa ditindaklanjuti karena belum ada payung hukum dan aturan main yang jelas.

Menurut Hakim Konstitusi MK, I Dewa Gede Palguna, 30 kasus konstitusional komplain. Akibat dari banyaknya kasus tersebut, MK memunculkan usulan dan persoalan yang masuk berupa ide gagasan yang diskusikan mengenai isu berkembangnya konstitusional komplain. Sayangnya hakim dari berbagai negara diberikan wewenang untuk mengadakan perdebatan, namun perdebatan tentang konstitusional komplain tidak dilanjutkan lagi. 

"Waktu saya menulis konstitusional komplain bulan Desamber 2010 sudah ada 30 kasus konkret ini sekarang menurut saya sudah ada 50-60 kasus, belum penilitian pasti lagi atas jumlah kasus konstitusional komplain, tapi saya yakin jumlahnya diatas 50an," kata Dewa Gede di sela simposium lembaga pengadilan konstitusi Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2014).

Melihat kasus tersebut di Indonesia bak menyerupai Jerman dan Thailand, sebab kedua negara tersebut akan ada 6 ribu konstitusional komplain. Namun yang sampai ke hakim hanya 3 persennya saja dan beberapa persennya lagi itu dikabulkan, maka dari situlah harus adanya perubahan. 

"Pada tahun 2003 kita berdiri sudah ada masalah konstitusional komplain, itu kan konkretnya putusan mahkama agung yang bertentangan karena ia di rugikan. Ia mutus itu, dan kita kan tidak punya kewenangan karena itu komplain, melanggar haknya atas kepastian hukum, benar konstruksi berpikirnya tapi kan kita tidak punya kewenangan," tutup guru besar ilmu hukum ini. 
 


(LHE)