DPD 'Tagih' Janji Jokowi Bangun Poros Maritim

Gilang Akbar Noviansyah    •    Sabtu, 15 Aug 2015 22:16 WIB
dpdtol laut
DPD 'Tagih' Janji Jokowi Bangun Poros Maritim
Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas (berkebaya merah) dalam pembukaan rapat MPR mendengar pidato Presiden Jokowi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan poros maritim bukan hanya tol laut atau transportasi dari satu pulau ke pulau lain. Melainkan juga membangun infrastrukturnya di daerah yang terkoneksi perlu menjadi prioritas. 

"Pelabuhan juga harus dipersiapkan pemerintah dalam menunjang kemaritiman tersebut" ujar Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam surat elektronik, Sabtu (15/8/2015).

Pernyataan itu menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi di hadapan DPD sehari sebelumnya. Pidato yang disampaikan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakartam itu merupakan rangkaian peringatan hari kemerdekaan ke-70 RI.

Menurutnya janji Jokowi memprioritaskan pembangunan kemaritiman, belum nampak dalam hampir satu tahun pemerintahan. Infrastruktur daerah dalam mengakomodasi rencana tol laut masih minim, terutama di luar Jawa yang sebenarnya merupakan kekuatan maritim Indonesia.

"Ketimpangan terutama distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan pangan ke seluruh daerah di Indonesia belum terintegrasi baik antara jalan dengan pelabuhan," sambung Hemas.

Program pemerintah yang mendukung program ini adalah dengan sudah berlakunya UU Kelautan no.32 tahun 2014 dan UU Desa no.6 tahun 2014. Sebenarnya dengan dana desa, daerah bisa lebih cepat membangun dan memperkuat sendi perekonomian. 

Dia menegaskan DPD mendukung program pemerintah membangun maritim. Senator bisa dilibatkan membantu pemda mensosialisasikan dana desa dalam setiap kegiatan ke daerah. Jika pemerintah mencetuskan program harus disertai pendampingan, baik itu dari eksekutif, legislatif maupun pemda dan melibatkan Kementrian terkait. 

Hemas juga menyoroti masalah Indonesia timur, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan meminta pemerintah mempercepat pembangunan Indonesia timur. Dengan adanya tol laut yang menjadi program maritim Jokowi tersebut diharapkan pemerataan pembangunan semakin cepat. 

"Potensi sumber daya laut sangat besar untuk meningkatkan devisa. Sekarang APBN 2016 apakah mencukupi untuk mengelola program tersebut?" gugat istri Sri Sultan ini.
 


(LHE)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

6 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA