Ikon Parlemen yang tidak Dirindukan

   •    Selasa, 18 Aug 2015 06:09 WIB
Ikon Parlemen yang tidak Dirindukan

DEWAN Perwakilan Rakyat belum juga mencerminkan diri sebagai wakil rakyat. Tatkala kinerja mereka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat masih ala kadarnya, hasrat untuk memuaskan kepentingan diri sendiri malah kian menjadi.

Entah kapan wajah DPR tak lagi buram. Faktanya sampai sekarang mereka terus mempertontonkan tabiat dan perilaku yang justru melukai perasaan dan keadilan rakyat. Mereka masih saja asyik dengan beragam proyek untuk kepentingan dewan, sementara program-program untuk rakyat banyak terabaikan.

Terakhir, DPR telah mencanangkan tujuh proyek besar, di antaranya alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, dan jalan akses bagi publik ke Gedung DPR, serta visitor center. Ada pula proyek pusat kajian legislasi, ruang kerja anggota dewan dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan legislatif menjadi satu kawasan parlemen.

Ketujuh proyek itu disebut ikon parlemen di Jakarta. Sebagian dibungkus dengan tujuan mempermudah rakyat menyampaikan aspirasi, tetapi sebenarnya proyek-proyek itu bukan untuk rakyat. Proyek-proyek itu murni proyek DPR, oleh DPR, dan untuk DPR. Namun, libido DPR untuk memuaskan kepentingan diri sendiri kali ini kena batunya. Hasrat mereka agar ketujuh proyek tersebut dicanangkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (14/8), tak kesampaian.

Kita menyambut baik sikap tegas Jokowi yang tak serta-merta menuruti kemauan pimpinan DPR untuk menandatangani pembangunan prasasti tersebut. Sikap itu ialah jawaban yang pas sampai semuanya jelas, apakah ketujuh proyek tersebut memang harus direalisasikan.

Tak ada satu pun alasan yang pantas dijadikan pembenaran bahwa proyek-proyek yang dimotori Tim Implementasi Reformasi DPR pimpinan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu layak diteruskan. Ketika kondisi perekonomian memprihatinkan saat ini, tujuh proyek DPR dengan anggaran Rp1 triliun tersebut hanyalah bentuk pemborosan.

Pun demikian jika kita bandingkan dengan kinerja DPR, proyek itu tak patut diwujudkan. Semua tahu, kinerja dewan masih amat memprihatinkan. Selama tiga bulan pertama sejak dilantik, mereka bahkan sibuk bertikai dalam dua kubu, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

Hingga saat ini, sifat malas bersidang juga masih akrab dengan banyak anggota dewan. Bahkan, di bidang legislasi, belum satu pun undang-undang yang dihasilkan meski mereka sudah lebih dari 10 bulan duduk di Senayan, kecuali undang-undang hasil perppu.
 

Dengan kinerja seperti itu, patutkah DPR mendapatkan reward dengan proyek-proyek dengan anggaran begitu besar? Setiap proyek harus dikaji dengan satu ukuran, yakni seberapa proyek itu dibutuhkan rakyat.

Urgen-tidaknya proyek pantang dipandang dari kacamata anggota dewan, tapi wajib dilihat dengan kacamata rakyat. Tak cuma tak meneken prasasti pembangunan, Presiden semestinya juga tak mencairkan biaya tujuh proyek yang anggarannya sudah masuk RAPBN 2016 itu sampai ada jaminan dan kepastian bahwa mereka maslahat untuk rakyat.

Di tengah sulitnya ekonomi, ketika kehidupan rakyat kian berat terimpit beban, harus dipastikan bahwa setiap rupiah uang negara yang keluar hanya untuk kesejahteraan rakyat. Proyek ikon parlemen sama sekali tak dirindukan rakyat. Kinerja brilian di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan ialah ikon parlemen yang dirindukan rakyat.


Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA