Kelompok Intoleran Sumbang Pelanggaran Besar

   •    Selasa, 04 Jun 2013 19:35 WIB
Kelompok Intoleran Sumbang Pelanggaran Besar
MI/Angga Yuniar/bb

Metrotvnews.com, Jakarta: Penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) terhadap lima provinsi menunjukkan kebebasan berekspresi secara umum dinilai cukup baik. Namun jika dibedah hingga dimensi tertentu, ditemukan masalah dalam kebebasan tersebut.

Misalnya saja di Provinsi Sumatra Barat, kebebasan berekspresi dalam dimensi agama cenderung buruk. Hal ini disebabkan oleh beberapa preseden yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat setempat terhadap kebebasan beragama.

Sedangkan untuk kebebasan berekspresi dalam dimensi sosial politik, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Papua masuk dalam kategorisasi yang buruk. Selain konflik yang kerap terjadi, beberapa masalah lainnya seperti keberadaan pemerintah pusat di Jakarta membuat kondisi ekspresi sosial politik di Ibu Kota memburuk.

"Di DIY, menguatnya kelompok intoleran memberikan kontribusi besar bagi banyaknya praktik pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi," Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D Saptaningrum, Selasa (4/5).

Lain halnya dengan Papua. Bumi Cendrawasih menjadi provinsi yang sangat buruk bagi kebebasan ekspresi sosial politik karena cerminan dari wilayah konflik.

"Meski secara umum situasinya baik, karena ditopang oleh baiknya praktik ekspresi agama dan budaya, ekspresi sospol di Papua paling buruk diantara lima provinsi," kata Indri.

Sedangkan untuk ekspresi agama, Sumatera Barat termasuk yang paling buruk.

"Homogenitas penduduk Sumbar, justru menjadikan wilayah ini terpuruk dalam ekspresi agama," kata Indri.

Di sisi lainnya, Kalimantan Barat dan Papua menjadi salah satu provinsi terbaik dalam hal ekspresi agama. Ini berbeda dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta yang kurang baik dalam hal ekspresi agama.

Dalam dimensi ekspresi budaya, DKI Jakarta terbilang rendah, kendati secara umum baik. Ini berbeda dengan Yogyakarta, Kalbar, Sumbar dan Papua yang masuk dalam kategori sangat baik.

"Dominasi kelompok intoleran dalam menentukan moral masyarakat berpengaruh besar dalam timbulnya pelanggaran ekspresi budaya di Jakarta," kata Indri.

Dalam survey Elsam ditemukan bahwa pelaku pelanggaran ekspresi, kecuali di Papua, tidak sepenuhnya diperankan oleh negara.

"Ada indikasi bahwa dalam banyak kasus, negara sengaja membiarkan atau mengabaikan terjadinya pelanggaran kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Ini terlihat dari beberapa kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh negara," kata Indri.

Aktor non-negara, lanjutnya, didominasi oleh kelompok intoleran. "Ada penguatan intensitas tekanan dari kelpmpok intoleran dibeberapa wilayah. Kelompok ini cenderung menggunakan kekerasan sebagai media komunikasi sosial," tukasnya.


ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

6 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA