Sidang Paripurna Anggota DPD Bahas Aspirasi Masyarakat Daerah

Anggitondi Martaon    •    Kamis, 13 Aug 2015 12:33 WIB
dpd
Sidang Paripurna Anggota DPD Bahas Aspirasi Masyarakat Daerah
Seorang anggota DPD RI melaporkan hasil reses di Sidang Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta -- dok.DPD

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah anggota DPD RI menyampaikan aspirasi masyarakat daerah pada Sidang Paripurna ke-14 yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Laporan tersebut merupakan hasil kunjungan anggota DPD RI selama menjalani masa reses.

"Ada masukan dari masyarakat terkait keputusan MK mengenai mantan narapidana yang dihukum diatas lima tahun dan dibolehkan maju dalam pilkada," kata senator dari Sumatra Barat Nofi Candra, Kamis (13/5/2015).

Ia juga menyarankan, sebaiknya quick count dalam Pilkada ditiadakan. ”Saya minta DPD RI dapat meminta secara nasional agar quick count ditiadakan. Dari beberapa pengalaman terdahulu, hasil quick count berbeda dengan hasil yang sebenarnya. Sehingga mengakibatkan terjadinya konflik di tingkat masyarakat”, kata Nofi.

Nofi juga menyoroti Sumatra Barat yang terdampak musim kemarau panjang. Wilayah tersebut dulu dikenal dengan sumber air bersihnya, tapi saat ini banyak masyarakat pedesaan yang tidak dapat menikmati air bersih.

"Saya harap pemerintah bisa meningkatkan program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), agar masyarakat Sumatra Barat bisa menikmati air bersih dengan maksimal," tutur Nofi.

Permasalahan lain yaitu mengenai tambang liar dan tambang resmi yang dikuasai oknum pejabat. Nofi meminta pimpinan DPD RI dapat membantu permasalahan tersebut.

”Dahulu pernah Pimpinan DPD RI datang ke tempat tambang yang bermasalah, akhirnya terjadi penggantian Kapolda akibat mem-back up kejadian tambang liar. Maka dengan ini kami minta pimpinan DPD RI dapat hadir lagi ke Sumatra Barat, karena masalah tambang ini sudah meresahkan masyarakat” tegas Nofi di akhir penyampaian laporan resesnya.

Sementara itu, permasalahan daerah lain juga disampaikan beberapa senator DPD RI dalam Sidang Paripurna tersebut. Salah satunya senator asal DKI Jakarta, Abdul Aziz.

“Rencana Pemerintah Provinsi DKI terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta, menuai berbagai persoalan yang menyalahi UU Nomor 1 Tahun 2014. Saya minta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meninjau ulang hal tersebut”, tandas Aziz.

Abdul juga menyoroti sektor transportasi dengan fenomena Go-Jek sebagai fokus utama. “Itu belum ada regulasi yang tepat. Kami minta pemerintah membuat regulasi yang tepat”, tambahnya saat menutup penyampaian laporan reses.

Menanggapi laporan para senator, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad minta Sekretariat Jenderal DPD RI bisa menindaklanjuti setiap laporan. Selain itu juga membuat jadwal pertemuan dengan pihak terkait, agar permasalahan di daerah dapat teratasi secara komprehensif.


(NIN)