Pakar: Krisis Kepercayaan Tanda Sistem Ketatanegaraan Harus Direstorasi

   •    Rabu, 05 Jun 2013 00:29 WIB
Pakar: Krisis Kepercayaan Tanda Sistem Ketatanegaraan Harus Direstorasi
ANTARA/bd

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Andi Irman Putra Sidin menjelaskan jika benar sudah terjadi krisis kepercayaan dari rakyat terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia, sistem ketatanegaraan di negeri ini harus direstorasi.

Pendapat itu ia lontarkan untuk menanggapi komentar Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Siswono Yudo Husodo Selasa (4/6) saat memberi pembekalan kepada 560 orang calon anggota legislatif dari Partai NasDem di Jakarta.

Sebabnya, ujar Siswono mencontohkan, antara lain karena berjejernya anggota DPR periode 2009-2014 yang terjerat kasus korupsi. Tak hanya itu, para pegawai negeri sipil (PNS) yang notabene berada di tataran eksekutif sendiri juga tak sedikit yang tersambit kasus hukum serupa. Jumlahnya, sebut Siswono, mencapai hingga 1.000 PNS.

"Saya tidak bisa mengatakan (komentar) benar atau salah. Itu kan komentar Pak Siswono. Tapi kalau memang itu benar terjadi, ini tantangan bagi partai politik untuk keluar dari masalah tersebut. Parpol harus turun tangan langsung," tegas Irman kala dihubungi Media Indonesia, Selasa (4/6) malam.

Parpol, sambung Irman, tidak bisa lagi lepas tangan dengan berkata kepada publik dan media massa bahwa yang menimpa para kadernya yang terjerat kasus korupsi ialah masalah individual. Begitu pun semestinya perihal sikap pemerintah kepada para PNS yang terkena kasus rasuah. Keduanya harus turun tangan langsung.

"Ini guna memulihkan kepercayaan (rakyat). Jika tidak negara ini bisa bubar. Lha wong fungsi-fungsi kekuasaannya sudah tidak dipercaya. Sistem ketatanegaraan kita yang harus direstorasi lagi," tandas Irman. (Insan Akbar Krisnamusi)