LSM: RAPBN 2016 Harus dioptimalkan untuk Nawacita

Antara    •    Selasa, 18 Aug 2015 15:41 WIB
rapbn 2016
LSM: RAPBN 2016 Harus dioptimalkan untuk Nawacita
SIdang RAPBN 2016 ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi APBN untuk Kesejahteraan mengemukakan, RAPBN 2016 yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo harus dapat dioptimalkan guna memberdayakan daerah sesuai Nawacita untuk membangun dari pinggiran.

"Hal yang menarik dari RAPBN 2016 versi pemerintah adalah belanja transfer daerah lebih besar dari transfer ke kementerian/lembaga di pusat," kata Manajer Advokasi dan Investigasi Fitra (Forum untuk Transparansi Anggaran) Apung Widadi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Menurut Apung, hal itu sesuai dengan penjabaran konsep Nawacita bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal membangun dari pinggiran. Namun, ujar dia, yang lebih harus dilihat apakah pihak yang bakal mengeksekusi program secara formal apalah itu kementerian di pusat atau lembaga yang ada di daerah.

Selain itu, lanjutnya, peningkatan transfer daerah juga mesti diterapkan tanpa menimbulkan ketimpangan antardaerah/desa serta perlu dipikirkan kesiapan daerah/desa dalam mengelolanya. 

Sementara itu, Direktur Kajian Politik dan Hukum Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCJ) Ridwan Darmawan menyoroti anggaran kesehatan yang seharusnya sebesar lima persen dan di luar komponen gaji.

"Dalam nota RAPBN di satu sisi pemerintah mengklaim sudah sesuai UU Kesehatan tetapi juga menyatakan ada penurunan dua persen dibanding RAPBN tahun sebelumnya," katanya.

Ridwan juga mengatakan, fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga dinilai tidak optimal dalam mendistribusikan sembilan juta hektare lahan baru kepada petani sesuai yang diinginkan dalam Nawacita.

Ia menjelaskan mekanisme yang didorong oleh kementerian tersebut lebih berfokus pada proses sertifikasi yang berarti hanya untuk orang yang telah memiliki tanah/lahan tetapi belum punya sertifikat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, sebagai bentuk dari perwujudan konsep Nawacita, alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa akan lebih besar dari anggaran belanja kementerian/lembaga.



(SAW)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

10 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA