Setara Institute: Praktik Menyimpang Terus Terjadi di MK

Achmad Zulfikar Fazli    •    Selasa, 18 Aug 2015 16:28 WIB
mk
Setara Institute: Praktik Menyimpang Terus Terjadi di MK
Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi (tengah),--Foto: Antara/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Setara Institute mencatat berbagai praktik menyimpang masih terus terjadi dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Pertama, MK masih mempraktikkan putusan yang ultrapetita atau memutuskan perkara dengan melampaui yang dimohonkan dalam gugatan.

Setara menguraikan ada dua putusan ultrapetita MK, seperti UU Ormas dan UU pada perkara Nomor 82/PUU-XI/2013, dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada pada perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015.

"Ini sering terjadi dan menyalahi hukum sebenarnya. Tapi karena praktik menyimpang yang ditoleransi oleh publik jadi sudah biasa-biasa saja. Padahal, praktik menyimpang ini menyalahi prinsip internasional tentang peradilan," kata Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, dalam konferensi pers di Setara Institute, Jalan Danau Gelinggang, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2015).

Kedua, MK juga sering mengubah karakter kelembagaan dari negatif legislator menjadi positif legislator. Ismail menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk penyimpanan yang dilakukan MK dalam mengeluarkan putusan.

Menurut dia, MK seharusnya hanya berwenang menegaskan sebuah norma yang bertentangan dengan konstitusi. "Tetapi praktiknya, MK juga merumuskan norma baru pada norma yang diujikan," lanjut dia.

Terakhir, Setara Institute mencatatkan kebiasaan buruk MK yang sering membangun argumentasi hukum dalam memutus perkara dengan menganggap bahwa sebuah norma yang diuji merupakan openned legal policy atau kebijakan hukum terbuka, karena itu merupakan kewenangan pembentuk UU.

"MK seringkali menggunakan opened legal policy, dalil ini justru untuk menghindari dari potensi keterjebakan di antara dua kubu. Padalah, langkah menghindar untuk memutus perkara bukanlah cara yang tepat menyelesaikan sebuah isu konstitusionalitas norma," kata dia.

Setara juga mencatat terdapat 16 putusan MK yang menggunakan dalil opened legal policy, misalnya terkait status keuangan negara dalam UU keuangan, UU PNBP, OJK, batas usia perkawinan, UU MD3 dan lain sebagainya.


(MBM)