Kuasa Hukum Sebut Penangkapan Kaligis Tanpa Ada Surat Penangkapan

Deny Irwanto    •    Selasa, 18 Aug 2015 22:40 WIB
praperadilan
Kuasa Hukum Sebut Penangkapan Kaligis Tanpa Ada Surat Penangkapan
Sidang Praperadila OC Kaligis di PN Jakarta Selatan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kuasa hukum OC Kaligis, Johnson Panjaitan menyebut penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak sah. Pasalnya, saat penangkapan dilakukan, penyidik KPK tidak dapat menunjukkan surat perintah penangkapan.

"Tindakan penangkapan tidak sah karena dilakukan tanpa dasar akan adanya bukti permulaan yang cukup dan dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas serta surat tanpa memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon," kata Johnson di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (18/8/2015).

Seperti diketahui, Kaligis ditangkap di lobi Hotel Borobudur Jakarta pada 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, kata Johnson, Kaligis didatangi oleh tiga penyidik KPK yakni Christian, Edy Wahyu Susilo dan Rizka.

"Tanpa diperlihatkan surat apapun, Pemohon dipaksa untuk ikut dan selanjutnya masuk ke dalam mobil Toyota Innova hitam dengan nomor polisi B 1396 UOK," jelas Johnson.

Sebelumnya, kantor Kaligis juga sempat digeledah penyidik KPK pada 13 Juli 2015. Namun, tindakan penggeledahan itu dianggap bukan merupakan bagian dari upaya penyidikan yang dilakukan KPK terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Kaligis, melainkan tersangka lain yakni M Yagari Bhastara Guntur alias Gerry. 

Gerry merupakan salah satu pengacara yang bekerja di kantor Kaligis, yang diduga melakukan tindakan suap terhadap hakim dan panitera PTUN Medan.

"Selain itu, fakta tentang ketiadaan pemeriksaan terhadap diri pemohon baik sebagai saksi atau calon tersangka, semakin menegaskan bahwa penangkapan pemohon tidak didasarkan dua alat bukti," bebernya.

KPK sebelumnya melayangkan surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Kaligis pada 13 Juli 2015. Kaligis saat itu hendak diperiksa sebagai saksi dalam perkara Gerry. Namun, Johnson mengutarakan jika kliennya tersebut absen karena sedang berada di Makassar dan meminta dijadwalkan pemeriksaan ulang pada 23 Juli 2015.

Belakangan, setelah Kaligis ditangkap dan menjalani pemeriksaan pada 14 Juli 2015, penyidik KPK justru menunjukkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-25/01/07/2015 tanggal 13 Juli 2015, di mana di dalam surat itu penyidik telah menetapkannya sebagai tersangka.

"Dengan demikian, cukup dasar dan sangat beralasan untuk menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan termohon terhadap pemohon adalah terbukti tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya, penangkapan terhadap Pemohon tidak mempunyai kekuatan mengikat," pungkas dia.


(REN)