PK Praperadilan Hadi Poernomo

KPK Akan Beberkan Keganjilan Putusan Praperadilan Hadi Poernomo

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 19 Aug 2015 10:55 WIB
hadi poernomo
KPK Akan Beberkan Keganjilan Putusan Praperadilan Hadi Poernomo
Priharsa Nugraha. Foto: Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK berharap MA mengabulkan peninjauan kembali putusan praperadilan bekas Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan PK diajukan lantaran KPK menemukan keganjikan putusan praperadilan yang memenangkan Hadi Poernomo beberapa waktu lalu. 

"KPK akan menyampaikan dalil-dalil gugatan terhadap putusan praperadilan, karena ada beberapa hal yang menurut KPK telah melampaui kewenangan praperadilan," kata Priharsa saat dikonfirmasi, Rabu (19/8/2015).

KPK, kata dia, menyerahkan sepenuhnya hasil PK ini kepada MA. Namun, dia berharap permohonan tersebut dikabulkan.

"Itu semua nanti hakim yang akan memutuskan (diterima atau tidak). Posisi KPK adalah mengajukan memori PK, dengan harapan untuk dikabulkan," tandas dia.

PK ditempuh setelah banding KPK atas putusan Hadi ditolak PN Jaksel. KPK mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA) pada 28 Juli. Sidang PK ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2015). Jika berkasnya dinilai layak, hakim PN akan melimpahkan ke Mahkamah Agung (MA).

Diketahui, Selasa 26 Mei 2015, Hakim tunggal praperadilan, Haswandi mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo. Dalam putusannya, Haswandi menilai, penyidikan KPK terhadap perkara mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak sah.

Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan hakim. Salah satunya mengenai penetapan tersangka Hadi secara bersamaan dengan terbitnya sprindik pada 21 April 2014.

Menurut hakim, sesuai Pasal 46 dan Pasal 38 Undang-Undang KPK, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa saksi dan barang bukti.

Sementara dalam kasus Hadi, KPK dianggap tak melakukan dua proses tersebut. Mengacu pada Undang-undang (UU) itu, hakim menegaskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Hadi tidak sah dan bertentangan dengan UU.

Pada 21 April tahun lalu, KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia. Dugaan itu dilakukan Hadi saat menjabat Dirjen Pajak pada 1999. Bekas Kepala BPK itu diduga menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara Rp375 miliar. 


(KRI)

KPK Ancam Jerat Pihak Merintangi Sidang Korupsi KTP-el

KPK Ancam Jerat Pihak Merintangi Sidang Korupsi KTP-el

8 minutes Ago

Lembaga antikorupsi akan menjerat pihak-pihak tersebut dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi…

BERITA LAINNYA