Sidang PK Putusan Praperadilan Hadi Poernomo Ditunda

Deny Irwanto    •    Rabu, 19 Aug 2015 12:23 WIB
hadi poernomo
Sidang PK Putusan Praperadilan Hadi Poernomo Ditunda
Hadi Poernomo. Antara Foto

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang peninjauan kembali putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan praperadilan bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo diundur. Penyebabnya, termohon Hadi Poernomo tak didampingi kuasa hukum.

"Kami memberikan kesempatan penundaan sidang ini. Kemudian memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyiapkan kuasa hukum," kata Hakim Ketua I Ketut Tirta di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Rabu (19/8/2015).

Sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan. KPK selaku pemohon akan membacakan permohonan dilanjutkan dengan tanggapan dari Hadi Poernomo. "Setelah majelis bermusyawarah, sidang ini kami tunda sampai hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015," kata Tirta.

(Klik: Pertimbangan Hakim Kabulkan Gugatan Hadi Poernomo)

Perkara permohonan penijauan kembali oleh KPK terdaftar dalam Nomor 11/PTD/PK/2015/PN.Jkt.Sel.

Ditemui usai sidang, Hadi mengaku masih mencari kuasa hukum. "Saya hanya mengikuti proses hukum saja, sedangkan untuk kuasa hukum belum ada, belum menentukan siapa," singkat Hadi.

PK ditempuh setelah banding KPK atas putusan Hadi ditolak. KPK juga mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA) pada 28 Juli.

Hakim Haswandi mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo, Selasa 26 Mei. Dalam putusannya, Haswandi menilai, penyidikan KPK terhadap perkara mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak sah.

Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan hakim. Salah satunya penetapan tersangka Hadi bersamaan dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 21 April 2014.

(Klik: Perdana, Hadi Purnomo Diperiksa KPK sebagai Tersangka)

Menurut hakim, sesuai Pasal 46 dan Pasal 38 Undang-Undang KPK, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa saksi dan barang bukti.

Sementara dalam kasus Hadi, KPK dianggap tak melakukan dua proses tersebut. Mengacu pada Undang-Undang itu, hakim menegaskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Hadi tidak sah dan bertentangan dengan UU.‪


(TRK)

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

17 hours Ago

Politikus Hanura Miryam S Haryani mengaku mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) d…

BERITA LAINNYA