KPK-DKPP Bahas Kewibawaan Penyelenggara Pemilu

- 07 Juni 2013 12:39 wib
MI/Rommy Pujianto
MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/6) siang. Mereka membahas sejumlah isu terkait penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Jimly, salah satu poin penting yang dibicarakan adalah soal anggaran Pemilu. Menurutnya, DKPP dan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi itu.

"KPU dan Bawaslu tak boleh menjalankan kerja dengan menggunakan anggaran di luar Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD," kata Jimly saat memberikan keterangan pers di Gedung KPK.

Jimly mengaku, aturan penggunaan anggaran sudah masuk dalam kode etik penyelenggara pemilu. Ia pun berharap, pengawasan tersebut masuk ke dalam sistem integritas nasional (SIN) yang sedang dikembangkan KPK.

"Kami ingin etika penjaga Pemilu masuk dalam SIN yang oleh pemerintah diberikan kepada KPK untuk membangung SIN, ini kami diskusikan bagaimana KPk membuat SIN memperhitungkan integritas Pemilu dan penyelenggaranya," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengapresiasi langkah DKPP dalam menjaga marwah Pemilu. Ia pun menggarisbawahi, ada kelemahan dalam pengawasan dan penggunaan anggaran Pemilu.

"Syukur Kemendagri sudah bikin membuat aturan bahwa dana APBN dan APBD untuk pemilu harus bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Di sisi lain, Zulkarnain menyinggung tawaran dana asing untuk Pemilu. Sebaiknya, kata dia, dana tersebut tak diterima untuk menjaga independensi dan integritas Pemilu.

"Tawaran dana asing itu rawan. Sebab ada aturan dan surat edaran dari kemenkmeu untuk apa, input dan outputnya bagaiamana dan dengan format tertentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dana untuk pemilu sebaiknya dari APBN dan APBD," tegasnya.***

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…