Presiden Jokowi Diminta Fokus Bangun Kekuatan UMKM

Antara    •    Rabu, 19 Aug 2015 16:33 WIB
umkm
Presiden Jokowi Diminta Fokus Bangun Kekuatan UMKM
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi sentra UMKM (MI/ANGGA YUNIAR)

Metrotvnews.com, Mataram: Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram Firmansyah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu fokus membangun kekuatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mewujudkan kemandirian ekonomi.

"Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini terbukti menjadi penyelamat bagi negeri ini ketika krisis moneter pada 1998," kata Firmansyah, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2015).

Secara umum, menurut Firmansyah, apa yang diungkap Presiden Jokowi cukup ideal dan bila itu mampu tercapai akan sangat bagus. Dalam kaca mata ekonomi, ada dua hal utama yang diungkap Jokowi, yaitu infrastruktur (tol laut, jalan tol, listrik dan lain-lain), serta pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari sektor konsumtif ke sektor produktif, sehingga tercipta yang namanya kemandirian ekonomi bangsa.

Namun, lanjut Firmansyah, bila dikupas lebih jauh pidato Presiden Jokowi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Presiden dan kabinetnya, yakni pemerintah belum menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM.

"Presiden hanya menjelaskan ketika infrastruktur tersedia maka UMKM akan banyak berkembang. Tapi, persoalannya apakah masalah utama UMKM adalah infrastruktur? Bicara kemandirian ekonomi, maka pemerintah harus fokus terhadap UMKM. Ingat UMKM menyelamatkan negeri ini saat krisis moneter pada 1998," tutur Firmansyah.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi juga menyinggung upaya memperbanyak pasar rakyat. Namun, kenyataannya ritel-ritel modern tumbuh secara merajalela di daerah dan tidak beraturan. Ritel-ritel modern akan menyingkirkan pasar-pasar tradisional. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian Presiden, jika memang benar-benar pro UMKM.

Persoalan lain adalah makroekonomi seperti kurs, inflasi dan seterusnya belum diungkap secara gamblang tentang bagaimana cara mengatasinya, seakan-akan pemerintah membiarkan pada mekanisme pasar. "Bagaimana upaya-upaya menstabilkan ekonomi makro tersebut, baik dipengaruhi faktor eksternal maupun internal belum tergambar jelas," pungkasnya.


(ABD)