Pemerintah Diminta Hati-hati Lakukan Amandemen UU

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 19 Aug 2015 17:28 WIB
undang-undang
Pemerintah Diminta Hati-hati Lakukan Amandemen UU
Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Ant - Muhammad Adimaja

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemerintah diminta mengambil langkah hati-hati jika hendak melakukan amandemen terhadap undang-undang, termasuk UU Dasar. Bila tidak, keputusan itu akan sangat berisiko membangun negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

"Saya khawatir jika tidak hati-hati bisa lebih berdampak buruk," kata Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dalam peringatan Pekan Konstitusi di gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Rabu (19/8/2015).

Suparman menjelaskan, tindakan amandemen yang terjadi selama ini disertai rasa terburu-buru. Contohnya, pasca era Presiden Suharto berakhir, proses amandemen UU terkesan terburu-buru lantaran terlalu banyak memiliki agenda.

"Hasilnya, saat ini pemerintah merasa ini kurang, itu kurang. Sebelum proses amandemen harus dikaji dengan betul dan matang," katanya.

Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia (UII), Sri Hastuti Puspitasari menambahkan, perubahan amandemen UU memang tidak baik jika dilakukan tergesa-gesa. "Mana materi-materi yang perlu berubah harus dipersiapkan lebih dulu," tuturnya.


(RRN)