10 Arsitek Ikuti Sayembara Pembangunan Megaproyek DPR

Al Abrar    •    Rabu, 19 Aug 2015 22:23 WIB
10 Arsitek Ikuti Sayembara Pembangunan Megaproyek DPR
foto: MTVN/Surya Perkasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR mengadakan sanyembara 7 proyek DPR untuk pembangunanan megaproyek Kompleks Parlemen. Hingga kini, sudah 10 arsitek yang mengikuti sayembara desain pembangunan megaproyek ini.

"Sudah 10 orang yang mendaftar dan akan terus bertambah sampai ditutup 7 September," ujar Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Wiratno saat dihubungi, Rabu (19/8/2015).

DPR telah menyiapkan hadiah sayembara dengan total Rp500 juta. Uang bernilai ratusan juta rupiah ini dibagi untuk tiga pemenang. Pemenang utama sayembara mendapatkan hadiah sebesar Rp 300 juta, pemenang kedua Rp120 juta dan pemenang ketiga Rp 80 juta.

"Sumber dana dari APBN 2015, jadi kan sebelum ini ada pra-perencanaan itu ada di anggaran di 2015 sebanyak Rp6 miliar," tambahnya.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut, Pagu Anggaran untuk Kegiatan Pekerjaan Tahap Pra Rancangan Renovasi dan Pengembangan Kompleks Parlemen (DPR RI) sebesar Rp 6.175.800.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan pajak penghasilan ditanggung oleh pemenang.

Biaya pekerjaan perencanaan tahap pra rancangan dan tata cara pembayaran akan diatur sesuai dengan proses Penunjukan Langsung kepada Perencana yang menjadi pemenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sayembara ini bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Padahal, pembahasan kegiatan dan anggaran sama sekali belum dibahas di DPR.

"Ini semakin menegaskan adanya indikasi kuat ada kepentingan tertentu yang memaksa proyek ini harus berjalan. Anehnya, dasar hukum yang dipakai dalam sayembara tersebut bukan berdasarkan Peraturan PU No.45 tahun 2007 tentang Prosedur Pembangunan Gedung Negara. Namun berdasarkan UU Cagar Budaya," kata Sekjen Fitra, Yenny Sucipto.

Parahnya lanjut Yenny, produk sayembara ini, akhir perencanaan ini selanjutnya sebagai dasar penetapan status Kompleks Parlemen Republik Indonesia yang telah berusia 50 tahun (1965-2015) sebagai Cagar Budaya yang mengacu pada Undang – Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 dan sebagai landasan hukum untuk menyusun regulasi Tata Ruang Kawasan ini.
(SUR)

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

4 hours Ago

KPK optimis memenangkan gugatan praperadilan tersangka korupsi ktp-el Setya Novanto. KPK akan m…

BERITA LAINNYA