Tiga Cara Benahi Komunikasi Kabinet

Damar Iradat    •    Kamis, 20 Aug 2015 01:56 WIB
kabinet jokowi-jk
Tiga Cara Benahi Komunikasi Kabinet
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta -- Antara/Widodo S Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinasi Kabinet Kerja usai dirombak Rabu (12/8) pekan lalu yang diharapkan bisa lebih baik, namun malah jadi sebaliknya. Koordinasi dan komunikasi antara para menteri dinilai semakin kacau.

'Perang Komentar' antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla jadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini mencerminkan jika koordinasi maupun komunikasi dalam Kabinet Kerja masih tidak berjalan dengan efektif.

Pengamat Politik Gun Gun Heryanto pun menyarankan agar komunikasi di dalam pemerintahan bisa segera dibenahi. Setidaknya, ada tiga cara menurut dosen politik komunikasi UNI Syarif Hidayatullah itu agar komunikasi di dalam pemerintahan bisa dibenahi.

"Pertama, efektivitas komunikasi organisasi. Ini biasanya dipakai mengefektifkan menteri-menteri, menko, wapres dan presiden. Misalnya, rapat-rapat yang jauh lebih terkoordinir dan satu suara ketika menerbitkan kebijakan ke masyarakat," papar Gun Gun dalam dialog Prime Time News di Metro TV, Rabu (19/8/2015).

"Kedua, institusional. Maksudnya, sudah ada tim komunikasi. Misal, di Amerika sekalipun punya juru bicara (jubir), tapi tidak melekat kepada presiden, tapi jubir Gedung Putih. bisa aja ada jubir kepresidenan, bukan jubir presiden," sambungnya.

Selain dua cara tersebut, cara ketiga bisa diterapkan. Cara ketiga memastikan hasil proses komunikasi dalam pemerintahan bisa tersampaikan ke publik, tapi bisa dipertanggungjawabkan.

"Misal, merilis informasi kepada media atau ketika dialektika yang sifatnya spontan. Pak Jokowi kan sering doorstop dan lebih mudah dari pak SBY, ini kan jadi ciri khas dan harus dipertahankan oleh Pak Jokowi," beber Gun Gun.

Seperti diketahui, usai dilantik jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah. Misalnya, soal proses bisnis Garuda Indonesia yang bersiap membeli pesawat berbadan lebar Airbus 380. Rizal menilai pembelian tersebut justru akan merugikan perusahaan penerbangan pelat merah itu.

Selain itu, Rizal juga mengkritisi proyek listrik 35 ribu watt yang dianggapnya tak realistis. Maka, menurutnya, pemerintah akan mengevaluasi proyek tersebut.


(SUR)