Kebisingan Percuma di Dalam Kabinet

   •    Kamis, 20 Aug 2015 00:00 WIB
kabinet jokowi-jk
Kebisingan Percuma di Dalam Kabinet

PEROMBAKAN jajaran kabinet telah dilakukan Presiden Joko Widodo memasuki 10 bulan usia pemerintahannya. Presiden Jokowi menginginkan perombakan membuat kabinet makin terkonsolidasi untuk dapat bekerja efektif melewati masa sulit perlambatan ekonomi. 

Rakyat punya harapan serupa dengan presiden mereka. Perombakan kabinet pun seharusnya menjadi obat mujarab, kunci untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan investor di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Namun, kegaduhan dan keriuhan justru dipertontonkan jajaran internal pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang baru beberapa hari dilantik sudah mengkritik rencana Menteri BUMN menyetujui Garuda Indonesia untuk membeli 30 unit Airbus A350. Alasannya, langkah itu akan merugikan Garuda sendiri. Apalagi, kata Rizal, rute-rute yang dipilih maskapai tersebut sangat tidak menguntungkan.

Tentu pernyataan Rizal membuka ruang konfrontasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Bahkan Rini menyatakan jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian. 

Tak berhenti sampai di situ, Rizal juga mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat di depan publik tentang proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Itu berawal ketika Rizal melontarkan kritik bahwa proyek tersebut tidak realistis. JK kemudian menanggapi bahwa Rizal tidak paham.

Sesungguhnya wajar belaka bila terjadi perbedaan pendapat di dalam kabinet atau pemerintahan. Yang tak wajar, juga tak etis, perbedaan pendapat berujung pada konfrontasi. Lebih tak wajar lagi bila perbedaan pendapat tajam itu dibawa ke ruang publik.

Alangkah indahnya bila saling kritik dan koreksi dalam kabinet dilokalisasi dalam sidang kabinet. Dalam sidang kabinet itu silakan para menteri berdebat sekeras-kerasnya demi mencari solusi terbaik buat rakyat. Ini penting agar ketika mencapai ruang publik, kabinet satu suara.

Rizal bukan lagi orang di luar pemerintah. Ketika sebelumnya berada di luar pemerintahan, silakan Rizal mengkritik pemerintahan secara terbuka. Rizal, misalnya, pernah menyebut kualitas menteri di Kabinet Kerja kebanyakan Kw (kualitas) 2 dan 3. Ia juga mengkritik tajam kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Namun, Rizal kini berada dalam pemerintahan. Sampaikanlah kritik secara santun dan proporsional kepada pemerintah, sesama menteri, Wakil Presiden, dan bahkan Presiden.

Di sisi lain, Presiden sebagai konduktor orkestra kabinet mesti menjaga harmoni nada yang sampai ke telinga publik. Presiden mesti memastikan kepada anggota orkestra yang memainkan nada sumbang untuk tak lagi mengulang hal yang sama. 

Tak masalah bila konflik yang tercipta ialah konflik yang produktif menghasilkan solusi atau kebijakan buat rakyat. Namun, alih-alih produktif, konflik dalam kabinet justru menghadirkan kebisingan yang tak perlu. Itu tak perlu karena proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt, misalnya, harus berjalan karena itu merupakan kebutuhan. 

Rakyat saat ini tengah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Janganlah tambah beban rakyat dengan kebisingan-kebisingan yang percuma. Berulang kali kita sampaikan dalam forum ini bahwa kebisingan politik bisa menghambat pemulihan ekonomi.