Pemberangusan Serikat Pekerja Marak, DPR Bergegas Revisi UU PPHI

Kesturi Haryunani    •    Kamis, 20 Aug 2015 12:06 WIB
dpr ads
Pemberangusan Serikat Pekerja Marak, DPR Bergegas Revisi UU PPHI
Irma S Chaniago -- dok.DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Maraknya anggota pengurus dan anggota serikat pekerja yang diberhentikan perusahaan akibat aktif dalam organisasi, membuat desakan untuk perbaikan peraturan ketenagakerjaan semakin menguat.

“Saat ini DPR sudah masukkan revisi UU PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) sebagai prioritas, dan apa yang kawan-kawan sampaikan tentu akan menjadi catatan saya dalam pembahasan nanti,” ujar Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) IX dari Fraksi NasDem, Irma S Chaniago, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Irma yang juga pemimpin Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) NasDem menjelaskan perlunya keseriusan berbagai elemen, termasuk organisasi pekerja, dalam pembahasan perubahan UU PPHI Nomor 2 Tahun 2004. Sebab, perlu ada suara dari pekerja sebagai pihak yang juga berkepentingan dalam revisi UU PPHI.
 
“Sedikit sekali kasus-kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) yang berhasil dimenangkan buruh” ujarnya.
 
Terkait kasus pemecatan sejumlah pekerja yang aktif menjadi pengurus organisasi Federasi Serbuk dan FSPBI, Irma berjanji akan melayangkan surat formal kepada Dinas Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja, termasuk kepada perusahaan terkait.
 
“Saya minta Disnaker dan perusahaan, termasuk menteri tenaga kerja untuk memberi penjelasan dan menindaklanjuti laporan kawan-kawan,” ujarnya di hadapan perwakilan pekerja.
 
Irma juga menjelaskan, bahwa kasus pemberangusan serikat pekerja atau di negara Amerika Serikat dikenal sebagai union busting merupakan kasus perdata yang tidak bisa serta merta dibawa ke ranah pidana. Namun bukan berarti pemerintah tidak perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah berlanjutnya kasus union busting.
 
Union busting bukan tindakan kriminal, dia masuk di perdata. Saya sudah bilang ke pak menteri, yang begini ini harus ada tindakan konkrit dari pemerintah. Perlu ketegasan dari pemerintah dan kementerian. Contohnya pemerintah bisa menerapkan sanksi buat yang tidak mendaftarkan BPJS,” tegasnya.


(NIN)