Legislator: RAPBN 2016 Belum Mampu Ciptakan Kesejahteraan Rakyat

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 20 Aug 2015 13:30 WIB
rapbn 2016
Legislator: RAPBN 2016 Belum Mampu Ciptakan Kesejahteraan Rakyat
Gedung Parlemen (MI/SUSANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rachel Maryam menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang telah disusun dan diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Penilaian tersebut didasari Rachel karena RAPBN 2016 menjadi alat atau instrumen dari pemerintah untuk masyarakat melihat arah kebijakan negara dalam rangka mengakselerasi pembangunan nasional di masa-masa mendatang.

Menurut Rachel, RAPBN 2016 belum mencerminkan perubahan fundamental, terlihat dari postur belanja negara yang sebesar Rp2.121,3 triliun di mana sebesar 60 persen masih merupakan anggaran rutin pemerintah sehingga sulit untuk menciptakan keadilan bagi pemerintah kepada kesejahteraan masyarakat.

"Maka kami rasa perlu perubahan dalam APBN," kata Rachel, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2015).

Apalagi, bila melihat target pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan 5,5 persen dalam RAPBN 2016, mencerminkan minimnya upaya pemerintah untuk bekerja sungguh-sungguh dalam mendorong ekonomi nasional. Pada sisi lain, pemerintah masih terlihat tetap mengandalkan konsumsi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ini tidak mencerminkan semboyan pemerintah 'Ayo Kerja'," tutur Rachel.

Selain itu, nilai tukar yang diasumsikan di level Rp13.400 per USD dinilai terlalu optimistik mengingat dihadapkan pada tantangan isu perbaikan ekonomi AS, perlambatan ekonomi Tiongkok, devaluasi mata uang Yuan, dan pemulihan ekonomi Uni Eropa. Begitu juga dengan tingkat suku bunga SPN yang dinilai lebih rendah di banding suku bunga BI rate.

"Harusnya tingkat bunga SPN lebih tinggi dari BI rate," tegasnya.

Sementara itu, lanjut Rachel, mengenai harga minyak dan lifting minyak, dipandang mutlak tidak mengalami peningkatan. Bahkan, Rachel menganggap pemerintah tidak memiliki upaya untuk mengurangi laju impor. Hal ini tentu berdampak kepada keseimbangan ekonomi.

Tak hanya itu, target penerimaan pajak sebesar Rp1.565,8 triliun juga dinilai tidak masuk akal karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak mungkin tercapai mengingat realisasi penerimaan pajak yang terjadi saat ini belum sesuai harapan. 

Menurutnya, jika target penerimaan pajak tak tercapai, maka pemerintah akan lebih gencar mengeluarkan surat utang untuk menutup defisit. Padahal, penerbitan utang memiliki dampak buruk bagi tertekannya laju inflasi yang nantinya berdampak kepada tertundanya realisasi investasi dan ujungnya berdampak buruk bagi ekonomi nasional.

"Utang harus diwaspadai, bukan hanya rasio terhadap PDB. Utang jadi ancaman yang bisa menggelembung ketika rupiah jatuh. Beban yang berlapis, biaya komitmen, bunga, dan cicilan pokok," jelas dia.

Lebih jauh Rachel meminta agar pemerintah juga memberikan gambaran detail untuk pembangunan infrastruktur di mana pagu anggaran infrastruktur mengalami kenaikan jadi Rp313,5 triliun. Sebab, sampai dengan semester I-2015, penyerapan anggaran baru sebesar dua persen.

Masih kata Rachel, begitu juga dengan alokasi transfer ke daerah yang dipandang masih setengah tiang karena masih terpusat. Dirinya juga memina agar pemerintah bersegera melakukan pengkajian ulang kebijakan subsidi pemerintah

"Subsidi, pemerintah gagal memahami ketentuan. Pemerintah diberi kewenangan untuk menguasai bumi air untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan subsidi harus dikoreksi ulang," pungkasnya.


(ABD)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

3 hours Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA