DPD: Pembangunan Indonesia Dimulai dari Pinggiran

Kesturi Haryunani    •    Kamis, 20 Aug 2015 14:48 WIB
dpd
DPD: Pembangunan Indonesia Dimulai dari Pinggiran
dok.DPD

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan nasional menjadi perhatian khusus DPD RI sejauh ini. Pejabat, stakeholder, pengusaha daerah serta pemilik, dan pimpinan surat kabar daerah diajak untuk turut mendorong pembangunan dari pinggiran, dengan memanfaatkan keberadaan anggota DPD RI sebagai wakil daerah di pusat.

"Daerah terlebih dahulu yang dipercepat. Dengan daerah maju, secara keseluruhan Indonesia maju," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad disela kunjungan kerja ke sejumlah kantor redaksi media daerah di Provinsi Bengkulu, Rabu (19/8/2015).

Adanya sinergi hubungan kerja senator DPD RI dengan stakeholder di daerah, diharapkan berbagai program pemerintah pusat di daerah yang macet dapat terselesaikan melalui mekanisme kerja komite-komite DPD RI.

Dalam lawatannya, Farouk juga menyinggung konsep Nawa Cita yang diluncurkan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurutnya, hal tersebut bukanlah persoalan baru bagi DPD RI. Jauh sebelumnya, DPD RI sudah mempunyai konsep pembangunan Indonesia yang dimulai dari pinggir.

Selain mengunjungi kantor media lokal, Farouk juga membuka rapat kerja DPD RI dengan stakeholder daerah seperti perangkat Pemerintah Daerah setempat. Hadir pula empat anggota DPD RI asal Bengkulu seperti Ahmad Kanedi, Eni Khairani, Riri Damayanti dan Mohammad Soleh.

Rapat tersebut diharapkan dapat membuka mekanisme baru dalam penerapan pembangunan di Indonesia. "Karena kami juga punya hak memanggil menteri, kalau ada program daerah yang macet. Nanti dalam rapat dengan menteri terkait, kita tanya. Kita dorong untuk diselesaikan."

Sementara itu, Eni Khairani menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan pembangunan daerah yang selama ini dijalankan baru Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) saja. Kegiatan itu pun belum menjawab hal-hal konkret seperti berapa porsi yang adil soal penetapan transfer dana daerah.

Sedangkan anggota DPD asal Bengkulu lainnya, Muhammad Soleh, mengatakan berbagai program yang dibawa daerah saat dipertemukan dengan program pusat tidak pernah nyambung. Sebab program pemerintah lebih banyak top down.

Dengan demikian, DPD RI hadir melalui mekanisme yang lain dengan mengundang para pimpinan stakeholder daerah untuk bersama-sama mendorong pembangunan yang berasal dari daerah ke pemerintah pusat.

Saat ini DPD RI melakukan terobosan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Setiap empat anggota DPD dari masing-masing provinsi diberikan amanat membangun hubungan kerja dengan daerah.

Hingga saat ini tercatat tujuh daerah telah melaksanakan rapat kerja daerah. Ketujuh daerah itu adalah Jawa Barat, Yogyakarta, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi Barat.


(NIN)