Polemik Lahan Sumber Waras, Ahok Dilaporkan ke KPK

Renatha Swasty    •    Kamis, 20 Aug 2015 17:24 WIB
pembelian lahan rs sumber waras
Polemik Lahan Sumber Waras, Ahok Dilaporkan ke KPK
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan yang disampaikan LSM Budgeting Metropolitan Watch tersebut perihal dugaan penyimpangan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. 

"Memperkuat hasil audit BPK soal APBD DKI Jakarta tahun 2014, terutama berkaitan dengan indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta dan kemungkinan mark up, korupsi, dalam kasus tanah Sumber Waras," ujar peneliti Budgeting Metropolitan Watch Amir Hamzah selaku pihak pelapor, di Gedung KPK, Kamis (20/8/2015).

Amir yang dikenal sebagai pengamat kebijakan publik mengklaim memiliki data terkait penyimpangan pembelian lahan RS Sumber Waras. Misalnya, soal penentuan harga lahan yang menurut catatannya senilai Rp755 miliar. Menurut dia penentuan harga itu tak wajar. 

"Penentuan tidak melalui mekanisme penilaian yang wajar, tetapi hanya berdasar pertemuan tertutup Gubernur dengan Direksi RS Sumber Waras," kata dia.

Amir menilai, selain harga yang tak wajar, penentuan tanah yang dibeli juga janggal. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanahan yang tidak melalui sosialiasi dan hanya memakan waktu tiga bulan.

"Gubernur DKI Jakarta melakukan pelanggaran banyak peraturan dan perundangan. Tapi DPRD lemah dan banyak alasan dari Gubernur. Jadi saya pikir Sumber Waras harus ditindaklanjuti," pungkas dia.

Seperti diketahui, BPK menyoroti adanya kejanggalan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI 2014 terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Ahok mengaku dirinya tidak terima hasil audit BPK yang menilik ketidakwajaran atas pembelian tanah seluas tiga hektare di kompleks Rumah Sakit Sumber Waras dengan harga senilai Rp191 miliar. 


(KRI)