DPD RI Inisiatif Usulkan RUU Perkoperasian ke DPR

Al Abrar    •    Kamis, 20 Aug 2015 19:32 WIB
dpd
DPD RI Inisiatif Usulkan RUU Perkoperasian ke DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Naskah usulan Rancangan Undang-undang Perkoperasian telah Komisi IV DPD RI selesaikan. Setelah tahap harmonisasi, sinkronisasi serta pemantapan konsepsinya, akan disampikan pimpinan DPD RI kepada pimpinan DPR RI.

"Terget kita bisa disahkan awal September. Ini karya kita, apalagi pemerintah belum mengirimkan usulan dan naskah akademiknya ke DPR RI," kata Ketua DPD Irman Gusman.

"Melalui mekanisme RUU kumulatif terbuka, kita akan mendaftarkan RUU ini sebagai usul inisiatif DPD RI,” sambungnya saat memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Di dalam laporannya, Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang berharap harmonisasi, sinkronisasi serta pemantapan konsepsi selesai dalam sepekan ke depan. Sehingga RUU Perkoperasian yang DPD usulkan bisa langsung dibahas di DPR bersama pemerintah dalam masa sidang mendatang.

"Insha Allah ini bisa menjadi UU POerkoperasian yang terbaik. Prosesnya panjang dan lama, materinya pun lengkap,” sambung senator dari Sulawesi Selatan ini.

Mantan Ketua PPUU DPD RI Gede Pasek Suardika mengingatkan momentum pembahasan RUU usul inisiatif yang lain juga harus dipercepat pembahasannya. Seperti RUU Bahasa Daerah, RUU Wawasan Nusantara dan RUU Ekonomi Kreatif yang sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2015-2019. 

"Kita jangan kehilangan momentum. Kinerja politik kita substansial, tidak sekadar seremonial,” wanti senator asal Bali ini.

Perlu diketahuRUU kumulatif terbuka tergolong RUU bukan dalam daftar prolegnas yang diajukan DPR RI, DPD RI, dan Presiden. Contohnya RUU pengganti UU yang tidak mengikat pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

MK menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan seluruh isinya tidak mengikat dalam sidang pengucapan putusan uji materi UU Perkoperasian—perkara nomor 28/PUU-XI/2013, tanggal 28 Mei 2014.
 
RUU kumulatif terbuka merupakan klasifikasi prolegnas, selain RUU prioritas dan RUU luncuran (carry over). RUU prioritas disusun setiap tahunnya berdasarkan usulan DPR RI, DPD RI, dan Presiden. 

Sedangkan, RUU luncuran adalah warisan prolegnas sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Prolegnas disusun lima tahunan, kemudian dibagi per satu tahunan (annual). RUU Perkoperasian termasuk RUU prolegnas prioritas tahun 2015 usulan Pemerintah (RUU usul inisiatif kementerian).
 


(LHE)